GAZA (Arrahmah.id) - Faksi-faksi perlawanan Palestina menyerukan pembubaran Dewan Perdamaian (Board of Peace) karena dinilai gagal mengakhiri penderitaan warga Palestina dan menjalankan tanggung jawabnya dalam menangani bencana kemanusiaan di Jalur Gaza.
Dalam sebuah pernyataan pers, faksi-faksi tersebut juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan PBB mengambil tanggung jawab serta bertindak melindungi warga sipil dan mengakhiri blokade terhadap Gaza.
Mereka menyatakan bahwa 'Israel' bertanggung jawab atas berlanjutnya bencana kemanusiaan tersebut. Tanggung jawab serupa juga dibebankan kepada pihak-pihak internasional yang memberikan perlindungan politik dan dukungan kepada 'Israel', terutama pemerintahan Amerika Serikat (AS).
Menurut mereka, warga Palestina terus menghadapi pembunuhan, kehancuran, pengepungan, serta terhalangnya akses terhadap kebutuhan dasar untuk bertahan hidup.
Faksi-faksi itu mendesak PBB dan Dewan Keamanan mengambil langkah serius dan efektif untuk menghentikan berbagai pelanggaran, sekaligus memastikan tersedianya bantuan kemanusiaan, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok bagi warga Gaza.
Pernyataan faksi-faksi Palestina tersebut muncul sehari setelah Dewan Perdamaian, badan yang didukung AS untuk mengawasi pelaksanaan rencana Presiden Donald Trump terkait Gaza, menyebut banjir di wilayah tersebut sebagai "keadaan darurat kemanusiaan yang mendesak".
Dewan itu mendesak 'Israel' mengizinkan masuknya material untuk tempat penampungan, air bersih, sanitasi, dan sistem drainase. Mereka juga meminta 'Israel' mematuhi Protokol Kemanusiaan Sharm El-Sheikh serta menilai respons terhadap kondisi musim dingin di Gaza masih "tidak memadai".
Namun, Dewan Perdamaian juga meminta Hamas meletakkan senjata dan menyerahkan kewenangan pemerintahan. Dewan tersebut menuding kegagalan Hamas dalam memenuhi tuntutan itu telah menghambat kemajuan dan memperburuk kondisi di Gaza.
Hamas menolak pernyataan tersebut. Gerakan itu menyatakan tidak menerima tuduhan bahwa mereka menjadi penghambat pelaksanaan peta jalan perdamaian.
"Kami menolak pernyataan Dewan Perdamaian yang menyalahkan Hamas atas terhambatnya peta jalan tersebut," demikian pernyataan Hamas.
Hamas menegaskan bahwa pernyataan para mediator, yakni Mesir, Qatar, dan Turki, justru menyebut 'Israel' bertanggung jawab atas terganggunya pelaksanaan tahap kedua, meskipun Hamas dan faksi-faksi Palestina telah menyepakati peta jalan tersebut.
Gerakan itu juga menolak penggunaan bencana kemanusiaan dan akses bantuan sebagai alat tekanan politik.
Hamas menegaskan bahwa 'Israel' masih menghalangi masuknya bahan-bahan untuk tempat penampungan dan pemulihan, sementara puluhan ribu keluarga terdampak banjir.
Pusat Informasi Palestina melaporkan bahwa Hamas juga menyatakan, "Anak-anak yang meninggal akibat tertimbun gundukan pasir yang runtuh atau terseret banjir bukanlah pihak dalam perundingan politik."
Hamas mendesak agar seluruh perlintasan perbatasan dibuka untuk memasukkan bantuan kemanusiaan, bahan penampungan, dan perlengkapan pemulihan tanpa persyaratan politik maupun keamanan.
Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan lebih dari 70.000 tenda pengungsian terendam banjir hanya dalam waktu 12 jam.
Sementara itu, Pertahanan Sipil Gaza menyatakan bahwa sebuah gundukan pasir runtuh menimpa tenda-tenda yang dihuni warga terlantar di Deir al-Balah. Insiden tersebut menewaskan lima orang.
Dalam pernyataannya, faksi-faksi Palestina turut mengapresiasi aksi unjuk rasa dan kegiatan solidaritas yang digelar di Belanda untuk menentang agresi yang terus berlangsung.
Mereka menyerukan masyarakat di berbagai negara untuk meningkatkan aksi protes dan menjadikan Jumat, Sabtu, serta Ahad sebagai hari-hari aksi solidaritas baru.
Faksi-faksi tersebut juga meminta para ulama, penceramah, dan imam masjid mendedikasikan khutbah Jumat untuk membahas penderitaan warga Gaza.
Selain itu, lembaga hak asasi manusia, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat didesak meningkatkan kegiatan solidaritas serta menekan pemerintah masing-masing agar mengambil langkah nyata. Mereka menegaskan bahwa pemerintah dunia tidak cukup hanya mengeluarkan pernyataan kecaman dan penyesalan. (zarahamala/arrahmah.id)