PARIS (Arrahmah.id) - Pemerintah Prancis melarang Yossi Dagan, Ketua Dewan Permukiman 'Israel' di wilayah utara Tepi Barat yang diduduki, memasuki negaranya. Keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu diambil karena peran aktif Dagan dalam kebijakan perluasan permukiman ilegal di wilayah Palestina.
Seorang sumber di Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan pada Rabu bahwa Dagan, yang tiba di Paris untuk menghadiri serangkaian pertemuan resmi dengan sejumlah pejabat, terkena larangan administratif masuk ke wilayah Prancis.
Sumber tersebut menyatakan bahwa aktivitas permukiman 'Israel' bertentangan dengan hukum internasional dan menghambat peluang tercapainya solusi dua negara.
Dua sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan kepada stasiun televisi 'Israel', i24NEWS, bahwa Dagan sempat dibawa untuk menjalani pemeriksaan panjang saat proses pemeriksaan paspor di bandara.
Petugas imigrasi kemudian menunjukkan dokumen yang menjelaskan alasan penolakan masuk, termasuk jabatan Dagan, perannya dalam pembangunan 35 permukiman di Tepi Barat, serta aktivitasnya yang mendorong kembalinya pembangunan permukiman 'Israel' di Gaza utara.
Menanggapi keputusan tersebut, Dagan mengatakan, "Saya bangga menjadi seorang Yahudi dan Zionis, serta membangun tanah air bersejarah bagi bangsa Yahudi. Saya bangga berada di sisi sejarah yang benar."
Menurut i24NEWS, langkah Prancis ini merupakan tindakan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejauh ini, belum diketahui adanya negara Barat lain yang secara langsung melarang ketua dewan permukiman di Tepi Barat memasuki wilayahnya.
Kementerian Luar Negeri 'Israel' mengecam keputusan Prancis dan menyebut larangan tersebut sebagai "langkah yang sama sekali tidak dapat diterima".
Kementerian itu menyatakan akan meminta penjelasan dari pemerintah Prancis dan mempertimbangkan langkah selanjutnya berdasarkan respons yang diberikan.
Setelah ditolak masuk ke Prancis, Dagan melanjutkan perjalanan ke Praha, ibu kota Republik Ceko. Di sana, ia menggelar serangkaian pertemuan politik intensif selama tiga hari dengan sejumlah pejabat tinggi pemerintah, Senat, dan parlemen.
Keputusan Prancis tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan negara-negara Eropa terhadap kebijakan perluasan permukiman 'Israel' dan tokoh-tokoh yang mendukungnya.
Pada Mei dan Juni lalu, Prancis juga melarang dua menteri sayap kanan ekstrem 'Israel', Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, memasuki wilayahnya. Larangan itu diberlakukan karena keduanya mempromosikan pembangunan permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki serta upaya menghidupkan kembali permukiman 'Israel' di Jalur Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)