JAKARTA (Arrahmah.id) – Tren kenaikan utang pemerintah terus membengkak dan semakin memicu kekhawatiran. Data Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat, utang pemerintah telah menembus Rp9.107 triliun hingga kuartal IV-2024.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya pengelolaan fiskal, terutama karena Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai tidak mampu meredam ambisi belanja besar Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau kita lihat indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR), makin banyak berhutang makin tidak efisien. Bahkan ICOR sempat naik 8,94 di kuartal I 2021. Padahal kalau utang produktif, ICOR seharusnya turun,” ujar Bhima di Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Bhima menegaskan, utang seharusnya digunakan untuk mendorong daya saing dan pengembangan dunia usaha. Namun yang terjadi, banyak belanja justru diarahkan ke program yang dinilainya tidak produktif.
“Masyarakat wajib bertanya, buat apa ngutang terus, Bu Sri Mulyani? Beliau juga tidak bisa meredam ambisinya Pak Prabowo. Banyak program hanya buang-buang anggaran. Yang jadi korban misalnya, rakyat di Pati dengan kenaikan PBB,” ucapnya.
Lebih jauh, Bhima menyoroti masalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang bersumber dari utang, tetapi tidak terserap dengan baik. Menurutnya, dana SAL justru dipakai untuk program yang tidak tepat sasaran, seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Kopdes belum siap, tapi sudah mau dikasih pinjaman lewat SAL dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Korbannya bisa PBB, Himbara, dan Kopdes itu sendiri,” jelasnya.
Bhima mengingatkan, praktik tersebut berisiko menimbulkan moral hazard di masyarakat sekaligus ancaman sistemik terhadap fiskal maupun sektor keuangan.
“Kalau Kopdes bisa dapat pinjaman dari Himbara yang sumbernya dari APBN, masyarakat bisa berpikir tidak perlu dikembalikan. Ini sangat berbahaya,” tandasnya.
(ameera/arrahmah.id)