EROPA (Arrahmah.id) - Meningkatnya biaya bahan bakar, ketidakpuasan terhadap kondisi sekolah, penurunan kualitas layanan publik, dan krisis perumahan memicu gelombang protes sepanjang musim gugur di Eropa.
Selama berminggu-minggu, massa telah melakukan aksi unjuk rasa di berbagai kota besar. Di Prancis, Italia, dan Albania, beberapa demonstrasi bahkan diwarnai oleh penangkapan, penjarahan, korban luka, dan kekerasan. Sementara itu, di Spanyol dan Portugal, muncul kamp-kamp tenda sebagai bentuk protes terhadap harga perumahan yang tidak terjangkau, lansir AP (20/10/2026).
Menurut María Silvestre, profesor sosiologi di Universitas Deusto, Spanyol, generasi muda Eropa saat ini merasakan “ketidakpastian yang kuat dan hilangnya kendali.” Ia menambahkan, “Ketika berbagai situasi tertentu bertemu, percikan api pun muncul—memicu ketidakpuasan tersebut dan mendorong masyarakat untuk turun ke jalan.”
Kota-kota besar berubah menjadi medan pertempuran di tengah negara-negara ekonomi utama Uni Eropa—seperti Prancis, Italia, dan Spanyol—yang bersiap menghadapi pemilihan umum krusial. Di sisi lain, partai-partai sayap kanan di Jerman berhasil meraih dukungan elektoral, sebuah tren yang berpotensi terjadi pula di negara-negara lain. Situasi ini diperumit oleh momen kritis dalam dukungan Eropa terhadap Ukraina; di saat Presiden Donald Trump mulai menjalin komunikasi dengan Presiden Vladimir Putin, Rusia justru dituding berada di balik serangkaian serangan pembakaran, serangan siber, dan tindakan sabotase lainnya yang kian sering terjadi di negara-negara anggota NATO.
Para politisi sayap kanan memanfaatkan kekacauan ini. Meski aksi protes di Prancis tampak melibatkan berbagai kalangan, Trump justru menuding para imigran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Pada Senin (19/10), melalui platform Truth Social, ia menulis: “Para migran telah mengambil alih Prancis. Mereka harus MENUTUP PERBATASAN, SEGERA!”
Banyak dari aksi protes ini digerakkan oleh kaum muda yang merasa frustrasi. Terdapat pula pihak lain—termasuk kelompok agitator bertopeng yang berpakaian serba hitam—yang memicu kekerasan, namun otoritas dan kepolisian Prancis tidak menyalahkan para imigran atas kejadian tersebut.
Berikut adalah tinjauan mengenai faktor-faktor yang memicu keresahan ini:
Para siswa menyatakan sumber daya pendidikan kian menipis
Di Prancis, negara yang memiliki tradisi protes massa sejak berabad-abad lalu, para siswa sekolah menengah telah melakukan blokade dan demonstrasi selama lebih dari tiga minggu. Mereka menuntut penambahan sumber daya bagi sekolah-sekolah yang mereka gambarkan kekurangan staf dan dalam kondisi rusak—terutama di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.
Aksi protes ini meluas ketika serikat buruh CGT Prancis dan sejumlah aktivis lainnya turut bergabung, tepat saat para siswa sedang menjalani libur musim gugur. Gerakan ini kini mencakup tuntutan terkait kenaikan biaya hidup dan layanan publik.
Meskipun ratusan ribu orang melakukan aksi damai, kerusuhan yang terjadi selama akhir pekan berujung pada penangkapan 2.400 orang serta gangguan serius di berbagai wilayah Prancis, termasuk aksi penjarahan di Paris, Marseille, Lyon, dan Bordeaux. Di Limoges, kobaran api melalap Balai Kota yang dibangun pada abad ke-19 dan nyaris menghancurkan bangunan tersebut. Beberapa sekolah juga dibakar. Akibat lemparan bom molotov oleh para siswa dan perusuh, yang dibalas dengan gas air mata oleh aparat penegak hukum, ratusan orang mengalami luka-luka.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam kekerasan yang terjadi pada Sabtu. Ia menuding kelompok aktivis sayap kiri radikal berupaya memicu kekacauan dengan menyerang berbagai bangunan serta pihak kepolisian.
"Mereka yang melakukan penjarahan harus menanggung biaya kerusakan, dan mereka yang berupaya meruntuhkan Republik akan dimintai pertanggungjawaban," ujar Macron dalam pidato yang disiarkan melalui televisi pada Ahad—sebuah langkah yang jarang ia lakukan.
Sementara itu di Spanyol, para guru sekolah dasar dan menengah di Madrid memulai aksi mogok kerja tanpa batas waktu sejak pekan lalu, menuntut upah yang lebih baik serta kondisi kerja yang lebih layak. Sepanjang tahun ini, para guru yang merasa tidak puas juga telah melakukan aksi mogok serupa di berbagai wilayah lain di Spanyol.
Harga hunian yang tidak terjangkau menghambat kaum muda
Di Puerta del Sol, pusat kota Madrid, tenda-tenda terpal telah memenuhi alun-alun tersebut selama berminggu-minggu sebagai bentuk protes terhadap kenaikan biaya perumahan. Aksi ini dipicu oleh pengusiran María del Carmen Abascal, seorang wanita berusia 87 tahun yang kemudian meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Aksi protes serupa dalam skala lebih kecil juga muncul di kota-kota lain di Spanyol.
Tekanan publik mendorong pemerintah Sosialis yang berkuasa untuk menyetujui langkah-langkah penyediaan hunian terjangkau. Namun, karena kurangnya dukungan di Parlemen, Perdana Menteri Pedro Sánchez memutuskan untuk mempercepat pemilihan umum pada November. Sebuah aksi mogok kerja nasional juga direncanakan untuk bulan yang sama—yang pertama dalam 14 tahun terakhir.
Protes terkait perumahan serupa juga terjadi di kota-kota terbesar di Portugal, yakni Lisbon dan Porto, serta di Barcelona—sebuah kota yang menjadi titik pusat tantangan Spanyol terkait pariwisata berlebih (overtourism) dan masalah perumahan.
Menurut analisis surat kabar bisnis Expansión, upah minimum di Spanyol adalah 1.221 euro (sekitar 1.370 dolar AS), sementara rata-rata biaya sewa bulanan untuk apartemen seluas 80 meter persegi mencapai sekitar 1.130 euro (sekitar 1.270 dolar AS).
“Sebagian besar gaji saya habis untuk membayar sewa. Teman sekamar saya juga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, sama seperti saya,” ujar Diana Manzanares, seorang pelayan berusia 20 tahun yang ikut dalam aksi di Madrid. “Inilah kenyataan hidup saya, dan kenyataan bagi sebagian besar dari kami yang tinggal di kota ini.”
Biaya hidup yang tak tertahankan di tengah kenaikan inflasi di Italia
Gerakan “Italia in Piazza” (Italia di Jalanan) telah menggerakkan ribuan demonstran untuk menyuarakan tuntutan akan lapangan kerja yang lebih baik, layanan kesehatan, pendidikan, akses terhadap perumahan, serta upah yang lebih tinggi. Berdasarkan data pemerintah, tingkat inflasi di Italia naik menjadi 4,2 persen pada bulan September, melampaui angka 3,8 persen di zona euro.
Aksi damai tersebut kemudian diikuti oleh kerusuhan di Turin dan Bologna, serta di Milan—pusat keuangan dan mode Italia—di mana para perusuh bertopeng terlibat bentrokan dengan polisi, menjarah toko-toko, dan membakar berbagai properti. Kepolisian Milan menyatakan bahwa 271 orang ditangkap—sebagian besar di antaranya masih di bawah umur—dan 14 petugas keamanan mengalami luka-luka selama dua hari kerusuhan.
Kini, sebuah kelompok yang baru dibentuk, yang menamakan dirinya “Gerakan 17 Oktober”, telah mengumumkan apa yang mereka sebut sebagai “mobilisasi permanen” untuk menggelar unjuk rasa setiap hari Sabtu pukul 15.00 di berbagai kota di seluruh Italia.
Para pelajar di Albania bergabung dalam aksi protes antikorupsi
Aksi protes menentang pemerintah telah berlangsung selama lebih dari sepekan di Tirana, ibu kota Albania. Ketegangan meningkat setelah para pelajar sekolah menengah dan mahasiswa bergabung dengan gerakan antikorupsi berskala luas yang disebut gerakan "Flamingo", yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri dari Partai Sosialis, Edi Rama.
Rama mengecam para pengunjuk rasa sebagai kelompok yang telah "terideologisasi dan teradikalisasi" oleh antifa—sebuah istilah umum untuk kelompok militan sayap kiri yang terorganisasi secara longgar. Di Amerika Serikat, Presiden Trump telah menetapkan gerakan tersebut sebagai organisasi teroris.
Menghapus korupsi menjadi tuntutan utama gerakan ini. Nama "Flamingo" diambil dari habitat alami burung flamingo di sebuah kawasan tempat pemerintahan Rama mengizinkan pembangunan proyek pariwisata mewah berskala besar yang dikaitkan dengan Jared Kushner, menantu Trump. Menurut situs web mereka, gerakan ini juga menuntut perlindungan bagi sektor kesehatan, pendidikan, dan dana pensiun publik.
Sementara itu, di Serbia, kelompok mahasiswa yang telah memimpin aksi protes antikorupsi selama hampir dua tahun kini berupaya menghalangi kembalinya mantan pemimpin populis Aleksandar Vucic ke tampuk kekuasaan dalam pemilihan parlemen.
Mantan presiden yang bergaya otoriter ini berambisi untuk menjabat sebagai perdana menteri setelah pemungutan suara pada 25 Oktober mendatang. Partai "Daftar Mahasiswa"—yang didukung oleh kalangan muda—dikabarkan memiliki perolehan suara yang bersaing ketat dengan partai pendukung Vucic. Situasi ini membuat hasil pemilihan menjadi tidak pasti dan memicu kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya kekerasan. (haninmazaya/arrahmah.id)