GAZA (Arrahmah.id) - 'Israel' menghambat salah satu proyek utama dalam rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump untuk Gaza dengan menolak pembangunan pangkalan militer yang akan menampung pasukan internasional. Penolakan ini dinilai dapat menghambat pengerahan pasukan stabilisasi dan proses rekonstruksi Gaza.
Harian Inggris The Guardian, Rabu (15/10/2026), melaporkan bahwa 'Israel' belum mengizinkan pembangunan pangkalan militer yang dirancang untuk menampung 150 personel internasional. Padahal, kontrak proyek tersebut telah diberikan pada Agustus lalu, sekitar dua bulan sebelumnya.
Menurut laporan eksklusif wartawan The Guardian, Aram Roston, di Washington, Dewan Perdamaian bentukan Trump telah memberikan kontrak konstruksi pertamanya di Gaza kepada perusahaan Amerika Serikat, Arkel International, yang berbasis di Louisiana. Pangkalan tersebut direncanakan menjadi titik awal pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza.
Seorang sumber yang mengetahui langsung proyek itu mengatakan kepada The Guardian bahwa 'Israel' menghalangi masuknya kontraktor dan truk ke Gaza. Sumber tersebut menegaskan bahwa 'Israel' tidak akan membuka perbatasan untuk memungkinkan proyek dimulai.
Menurut sumber tersebut, pangkalan sementara itu akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 10.000 meter persegi. Lokasinya pernah digunakan oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), lembaga bantuan yang didukung AS dan menghentikan operasinya pada Oktober 2025.
Pangkalan tersebut diperkirakan akan menampung unit-unit bersenjata yang bertugas secara bergiliran. Laporan The Guardian menyebutkan, sebanyak 500 personel dari Maroko dan Kosovo telah tiba sebagai bagian dari kekuatan internasional yang lebih besar.
Namun, tertundanya pembangunan pangkalan mengancam kelanjutan program Dewan Perdamaian. Menurut sumber yang dikutip surat kabar tersebut, rekonstruksi Gaza sulit dimulai tanpa pengerahan pasukan internasional yang dapat menjamin keamanan bagi masuknya peralatan dan bahan bangunan.
Tanpa kekuatan pengamanan itu, peralatan konstruksi tidak dapat didatangkan, sementara pembangunan fasilitas vital dan jaringan layanan dasar juga terhambat.
Pihak Dewan Perdamaian, menurut sumber tersebut, memperkirakan pemerintah 'Israel' mungkin baru mengizinkan proyek itu berjalan setelah pemilihan umum 'Israel' pada 27 Oktober mendatang. Artinya, kelanjutan rencana tersebut berpotensi bergantung pada dinamika politik dalam negeri 'Israel'.
Dewan Perdamaian dibentuk setelah kesepakatan gencatan senjata pada Oktober 2025. Trump menjadikan lembaga itu sebagai bagian utama dari upayanya untuk menunjukkan bahwa perang di Gaza telah berakhir.
Trump memimpin dewan tersebut seumur hidup. Dewan eksekutifnya mencakup menantu Trump, Jared Kushner, serta utusan AS Steve Witkoff. Namun, sejumlah negara Barat memilih menjaga jarak dari lembaga tersebut.
Pada 23 September lalu, Dewan Perdamaian mengumumkan rencana pendanaan sebesar 2,45 miliar dolar AS untuk enam bulan, sebagai bagian dari program rekonstruksi Gaza yang diperkirakan membutuhkan hingga 71 miliar dolar AS selama sepuluh tahun.
Meski demikian, rencana itu menghadapi hambatan akibat operasi militer 'Israel' yang terus berlangsung. Otoritas kesehatan Gaza melaporkan sekitar 1.400 warga Palestina gugur sejak gencatan senjata diberlakukan.
Situasi tersebut memunculkan keraguan mengenai peluang mempertahankan gencatan senjata dan memulai rekonstruksi di tengah berlanjutnya serangan serta belum terselesaikannya persoalan keamanan di Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)