DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Pemerintah Suriah menuduh 'Israel' mendanai dan mempersenjatai kelompok milisi Druze di Provinsi Suwayda, Suriah selatan, untuk memicu kekacauan dan melemahkan kedaulatan negara. Tuduhan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani dalam konferensi pers di Damaskus pada Selasa (13/10/2026) di tengah ketegangan yang belum mereda antara pemerintah pusat dan kelompok-kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Dilansir The New Arab dan kantor berita Anadolu Agency (13/10) , al-Shaibani menyatakan 'Israel' memberikan senjata serta dukungan keuangan kepada kelompok bersenjata yang beroperasi di luar kendali pemerintah Suriah. Ia menilai dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya 'Israel' untuk mengganggu stabilitas Suriah, termasuk melalui operasi militer, pendudukan wilayah tambahan, dan penahanan warga Suriah. Damaskus juga meminta masyarakat internasional mengambil langkah untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Al-Shaibani turut mendesak 'Israel' kembali mematuhi perjanjian pemisahan pasukan tahun 1974 yang membentuk zona penyangga di antara kedua negara. Ia meminta 'Israel' terlibat secara serius dalam perundingan yang dimediasi Amerika Serikat untuk membahas pengaturan keamanan di perbatasan serta penghentian operasi militer di wilayah Suriah.
Ketegangan di Suwayda meningkat sejak bentrokan berdarah pada Juli 2025 yang melibatkan kelompok bersenjata Druze, kelompok Badui, dan pasukan pemerintah Suriah. Kekerasan tersebut memperdalam ketidakpercayaan sebagian masyarakat Druze terhadap pemerintahan Presiden Ahmad Asy-Syaraa. 'Israel' kemudian melancarkan serangan udara terhadap posisi militer Suriah dengan alasan melindungi komunitas Druze.
Laporan Reuters yang diterbitkan pada Desember 2025 juga mengungkap dugaan dukungan 'Israel' kepada kelompok bersenjata Druze di Suwayda, termasuk pengiriman senjata dan pembayaran kepada sejumlah anggota milisi. Laporan tersebut mengutip sumber-sumber Druze dan sumber intelijen Barat. Namun, Reuters menyatakan tidak dapat memverifikasi secara independen pengiriman amunisi maupun pembayaran tersebut. Temuan itu memberikan konteks bagi tuduhan terbaru Damaskus, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh klaim yang disampaikan pemerintah Suriah.
Situasi semakin rumit karena komunitas Druze sendiri tidak memiliki satu sikap politik yang seragam. Sebagian kelompok mendukung otonomi lebih luas atau pemisahan dari pemerintah pusat, sementara tokoh dan faksi Druze lainnya menolak campur tangan 'Israel' serta tetap mendukung keutuhan wilayah Suriah. Perselisihan mengenai masa depan Suwayda pun menjadi salah satu hambatan bagi upaya pemerintah Suriah memulihkan kendali atas seluruh wilayah negara.
Di sisi lain, 'Israel' selama ini menyatakan bahwa tindakan militernya di Suriah selatan berkaitan dengan kepentingan keamanan dan perlindungan komunitas Druze. Sejak jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024, pasukan 'Israel' memperluas kehadirannya di wilayah Suriah, termasuk memasuki zona penyangga yang sebelumnya diawasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. (hanoum/arrahmah.id)