GAZA (Arrahmah.id) - Anggota Biro Politik Hamas, Husam Badran, menegaskan bahwa setiap kekuatan internasional yang mungkin ditempatkan di Gaza harus memiliki mandat terbatas, yakni hanya mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan memisahkan warga sipil Palestina dari pasukan pendudukan 'Israel'.
Dalam wawancara bersama Al Jazeera Mubasher, Badran menekankan bahwa menjadikan kekuatan tersebut sebagai pengganti tentara pendudukan atau alat untuk memerangi warga Palestina adalah sesuatu yang “tidak bisa diterapkan dan hanya akan memperumit situasi.”
Ia menjelaskan bahwa faksi-faksi Palestina, termasuk Fatah, telah menyampaikan posisi bersama di Kairo terkait isu pasukan internasional. Menurutnya, posisi Palestina berlandaskan perlindungan warga sipil serta penghentian agresi, bukan melegitimasi kehadiran militer asing yang baru.
Badran mengatakan bahwa tercapainya kesepakatan terjadi setelah “dunia lelah terhadap perilaku pendudukan, termasuk pemerintahan Amerika yang mendukungnya.” Ia menambahkan bahwa menghentikan pembantaian harian di Gaza menjadi prioritas utama Hamas, meskipun pelanggaran 'Israel' masih terus berlangsung.
Menurutnya, perlawanan telah “bertindak dengan kebijaksanaan dan realisme politik”, dan bahwa ada konsensus nasional serta dukungan dari Arab dan dunia Islam yang memperkuat langkah ini. “Kami adalah pemilik hak dan tanah ini. Dunia harus mengarahkan kompasnya kepada pendudukan, bukan kepada korban,” ujarnya.
Hamas dan 'Israel' sebelumnya telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan mediasi Mesir, Qatar, Turki, serta dukungan Amerika Serikat, dan fase pertama mulai berlaku sejak 10 Oktober 2024.
Perang pemusnahan 'Israel' di Gaza telah menyebabkan lebih dari 70.000 warga Palestina syahid dan sekitar 171.000 lainnya terluka, mayoritas perempuan dan anak-anak. Kerusakan besar juga melanda seluruh wilayah, dan PBB memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai 70 miliar dolar AS.
Pejuang Hamas Terjebak di Rafah
Terkait para pejuang yang terjebak di luar “garis kuning” di Rafah, Badran mengungkapkan bahwa Hamas telah menjalani negosiasi yang sulit dengan para mediator demi mencapai solusi yang dapat menyelamatkan para pejuang. Namun, 'Israel' menurutnya mengajukan “syarat-syarat mustahil dan terus menarik kembali kesepakatan yang telah dibahas”.
Ia menyebutkan bahwa 'Israel' bahkan mengajukan tuntutan agar para pejuang menyerah dan menyerahkan senjata, namun Hamas menolaknya secara tegas. “Para mujahid di lapangan tidak mungkin menerima opsi seperti itu,” ujarnya.
Badran menuduh militer 'Israel' berusaha mengeksploitasi isu tersebut demi meraih “gambar kemenangan” setelah dua tahun perang. Ia menegaskan bahwa justru 'Israel' yang memulai serangan terhadap para pejuang di Rafah, dan bahwa para pejuang tersebut “mewakili Gaza dan kehormatan rakyat Palestina, apa pun pengorbanannya.”
Pada Ahad (30/11/2025), militer 'Israel' mengklaim telah membunuh lebih dari 40 pejuang dalam serangan dan peledakan terowongan di Rafah dalam beberapa hari terakhir.
“Eskalasi Sistematis” di Tepi Barat
Di Tepi Barat, Badran mengatakan bahwa 'Israel' terus melakukan “eskalasi sistematis” sejak dimulainya perang di Gaza. Ia menyinggung operasi militer terbaru di Tubas dan wilayah utara Tepi Barat, serta serangkaian penggerebekan yang sebelumnya terjadi di Tulkarm, Jenin, dan Nablus.
Menurutnya, apa yang terjadi membuktikan “kebohongan narasi 'Israel' yang mengaitkan kejahatannya dengan peristiwa 7 Oktober.” Ia menegaskan bahwa Tepi Barat tidak ikut dalam operasi 7 Oktober, namun 'Israel' tetap melanjutkan pembunuhan, perampasan, dan pemecahan wilayah.
Badran menekankan perlunya sikap Palestina yang bersatu. Hamas, ujarnya, sedang berkomunikasi dengan berbagai kelompok untuk menemukan mekanisme melindungi warga dari serangan pemukim dan militer 'Israel'.
Ia menegaskan bahwa perlawanan “akan terus membela rakyatnya dengan segala kemampuan,” dan bahwa rakyat Palestina memang membayar harga, tetapi “pada akhirnya akan mendapatkan hak-haknya, berapa pun lama waktunya.”
Pasukan 'Israel' baru-baru ini menarik diri dari Tubas setelah operasi selama empat hari yang mencakup penggerebekan rumah warga, perusakan properti, serta melukai lebih dari 166 warga Palestina. Sementara itu, Klub Tahanan Palestina mencatat sekitar 200 penangkapan selama operasi tersebut, meskipun sebagian besar telah dibebaskan kemudian.
Hubungan dengan Otoritas Palestina
Terkait hubungan dengan Otoritas Palestina (PA), Badran mengatakan bahwa tidak ada hubungan yang terputus. Ia menyebutkan bahwa pertemuan telah berlangsung di Kairo dengan Hussein al-Sheikh, wakil ketua PA, serta kepala intelijen Palestina Majed Faraj, untuk membahas tantangan nasional dan langkah penanganannya.
Namun, Badran menegaskan bahwa masalah sebenarnya terletak pada mekanisme pelaksanaan serta penyatuan posisi nasional Palestina.
Ia menekankan bahwa PA dan Fatah merupakan komponen penting, dan Hamas berupaya mencapai titik temu minimum dalam menghadapi pendudukan. Menurutnya, serangan 'Israel' menyasar seluruh geografi dan seluruh komponen bangsa Palestina, bukan Hamas saja.
Badran mengingatkan bahwa Rencana Trump dan sejumlah resolusi Dewan Keamanan telah menyingkirkan PA dari peran apa pun di Gaza, sesuatu yang menunjukkan bahwa proyek 'Israel' bertujuan menghapus keseluruhan persoalan Palestina. (zarahamala/arrahmah.id)