NEW YORK (Arrahmah.id) -- 'Israel' dan Maroko sepakat meningkatkan hubungan diplomatik dengan membuka kedutaan besar di masing-masing negara dan menunjuk duta besar. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan Menteri Luar Negeri 'Israel' Gideon Sa'ar dan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita bersama Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz di New York pada Rabu (16/9/2026).
Dalam pernyataan bersama, seperti dilansir African News (18/9), ketiga pihak menyebut kedua negara akan menaikkan status misi diplomatik masing-masing menjadi kedutaan penuh dan melakukan pertukaran duta besar. Kesepakatan tersebut juga mencakup rencana memperluas penerbangan langsung antara 'Israel' dan Maroko, termasuk mengaktifkan kembali layanan yang dioperasikan maskapai dari kedua negara.
Selain bidang diplomatik dan penerbangan, 'Israel' dan Maroko sepakat memperdalam hubungan ekonomi. Kedua pemerintah menargetkan penyelesaian perjanjian mengenai perlindungan investasi dan pencegahan pajak berganda sebelum akhir 2026. Mereka juga menyatakan keinginan memperluas kerja sama di bidang perdagangan, teknologi, inovasi, energi, keamanan pangan, serta mendorong kunjungan pejabat tingkat tinggi dalam beberapa bulan mendatang.
Kesepakatan terbaru tersebut melanjutkan proses normalisasi hubungan yang dimulai pada 2020 melalui Abraham Accords yang didukung Amerika Serikat. Maroko termasuk negara Arab yang pada tahun tersebut mengambil langkah untuk menormalisasi hubungan dengan 'Israel', bersama Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan.
Bagi 'Israel', peningkatan status hubungan dengan Maroko berarti perubahan dari hubungan diplomatik yang selama ini dijalankan melalui kantor penghubung menjadi hubungan antar-kedutaan.
Al Jazeera melaporkan bahwa kedua negara sebelumnya telah memiliki hubungan diplomatik yang dipulihkan pada 2020, sementara kepala delegasi diplomatik 'Israel' di Rabat telah menjalankan aktivitas melalui kantor penghubung 'Israel' di ibu kota Maroko.
Kesepakatan tersebut juga berkaitan dengan posisi Amerika Serikat mengenai Sahara Barat. Dalam pernyataan bersama, AS dan 'Israel' kembali menyatakan pengakuan terhadap kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat dan mendukung proposal otonomi Maroko sebagai dasar penyelesaian persoalan tersebut.
Pada saat yang sama, Rabat tetap menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita mengatakan Maroko tidak harus sepakat dengan 'Israel' dalam seluruh persoalan meskipun hubungan bilateral terus dikembangkan.
The New Arab melaporkan adanya penolakan dari sejumlah aktivis terhadap peningkatan hubungan diplomatik tersebut, terutama dengan mempertimbangkan perang Gaza dan situasi Palestina.
Laporan El País juga mencatat adanya tekanan opini publik di Maroko, sementara pemerintah tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan 'Israel' sekaligus menyatakan dukungan terhadap perjuangan Palestina. (hanoum/arrahmah.id)