Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. Alih-alih mereda, kebakaran justru menunjukkan peningkatan di sejumlah wilayah, salah satunya Papua Selatan.
Kondisi ini menambah panjang daftar persoalan karhutla yang membutuhkan penanganan cepat dan serius.
Menurut Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, mengungkapkan bahwa jumlah titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan mengalami peningkatan signifikan hingga 66 persen.
Secara nasional, BNPB mendeteksi sebanyak 1.468 titik panas, dengan luas lahan mencapai 2.645 hektare yang masih dalam proses penanganan.
Di tengah peningkatan tersebut, penurunan titik panas tercatat di tiga provinsi. Kalimantan Timur mengalami penurunan sebesar 2 persen, Kalimantan Selatan 31 persen, dan Sulawesi Tengah sebesar 37 persen.(Kompas, 6 November 2026).
Hingga Agustus 2026, kebakaran hutan dan lahan di Papua Barat telah melahap lebih dari 3.317,56 hektare kawasan yang tersebar di tujuh kabupaten.
Kabupaten Fakfak tercatat sebagai wilayah dengan dampak kebakaran terluas, yakni lebih dari 2.300 hektare, terutama di kawasan Bomberay.
Sebagaimana diberitakan dalam tayangan Metro Siang Metro TV pada Rabu, 4 November 2026, kebakaran di wilayah tersebut menjadi bagian dari persoalan karhutla yang melanda Pulau Papua. BNPB mencatat, sepanjang periode pemantauan tahun 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran di sejumlah provinsi di Papua telah mencapai ribuan hektare. (Metro TV. Com, 4 November 2026)
Cermin Buram Kapitalisme
Berulangnya kebakaran hutan dan lahan di Papua menunjukkan bahwa persoalan lingkungan bukan sekadar persoalan alam, melainkan juga berkaitan erat dengan arah kebijakan dan sistem pengelolaan negara.
Dalam sistem sekuler kapitalisme, pengelolaan sumber daya alam kerap ditempatkan dalam kerangka kepentingan ekonomi dan keuntungan. Akibatnya, kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan berisiko tersisih ketika berhadapan dengan kepentingan pemilik modal.
Di tengah meluasnya kebakaran, masyarakat justru harus berhadapan langsung dengan dampak bencana dan keterbatasan sarana penanggulangan. Bahkan, ketika api mengancam permukiman dan lingkungan sekitar, warga terpaksa berupaya memadamkannya dengan peralatan seadanya.
Kondisi ini memperlihatkan betapa pentingnya kesiapan negara dalam menghadapi bencana. Penanganan karhutla tidak seharusnya dibebankan kepada masyarakat, apalagi hanya mengandalkan keswadayaan warga.
Negara semestinya hadir dengan kemampuan personel, peralatan, pendanaan, serta sistem penanggulangan yang memadai.
Lebih jauh, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan memadamkan api setelah kebakaran terjadi. Harus ada upaya menyeluruh untuk mencegah kerusakan lingkungan sejak awal, termasuk mengawasi pengelolaan kawasan hutan dan menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sebab, jika pengelolaan sumber daya alam terus berada dalam pusaran kepentingan ekonomi dan keuntungan segelintir pihak, ancaman kerusakan lingkungan akan terus berulang.
Rakyat kembali menjadi pihak yang menanggung kerugian, sementara kepentingan ekonomi tetap menjadi pertimbangan utama.
Inilah gambaran problem mendasar dalam sistem kapitalisme sekuler. Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan ini menjadikan manfaat dan keuntungan materi sebagai pertimbangan dominan dalam pengaturan urusan publik.
Sumber daya alam pun berpotensi diperlakukan sebagai komoditas ekonomi, bukan amanah yang harus dikelola demi kemaslahatan seluruh rakyat. Karena itu, pergantian pejabat atau perbaikan teknis penanggulangan bencana saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan hingga ke akarnya.
Diperlukan perubahan mendasar pada paradigma dan sistem yang mengatur kehidupan.
Islam adalah Solusi
Penyelesaian hakiki masalah karhutla hanya dapat diwujudkan melalui penerapan syariat Islam secara kaffah dalam institusi Khilafah.
Islam menetapkan bahwa penguasa adalah ra'in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (pelindung rakyat). Rasulullah saw. bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR.Bukhori & Muslim)
Dengan demikian, negara wajib menjamin keselamatan rakyat, melindungi lingkungan, serta mengelola sumber daya alam berdasarkan ketentuan syariat, bukan demi keuntungan segelintir orang.
Khilafah akan menjalankan pengelolaan sumber daya alam sesuai hukum kepemilikan dalam Islam. Hutan dan kekayaan alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh diserahkan pengelolaannya untuk dikuasai pihak tertentu demi kepentingan bisnis.
Negara bertanggung jawab mengelolanya agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh rakyat. Di sisi lain, pencegahan dan penanganan bencana menjadi bagian dari kewajiban negara, mulai dari pengawasan, penyediaan sarana, pengerahan tenaga ahli, hingga pemulihan wilayah terdampak.
Dengan demikian, karhutla Papua seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem yang selama ini mengatur pengelolaan alam dan kehidupan rakyat. Jangan sampai hutan terus terbakar, lingkungan semakin rusak, dan masyarakat terus menjadi korban dari persoalan yang berulang.
Sudah saatnya umat menyadari bahwa kerusakan yang bersifat sistemis membutuhkan solusi yang mendasar, yakni kembali kepada aturan Allah Swt. melalui penerapan Islam secara kaffah.
Perjuangan mengembalikan kehidupan Islam membutuhkan keterlibatan berbagai komponen umat. Ulama, intelektual, tokoh masyarakat, pendidik, dan seluruh elemen umat memiliki peran dalam membangun kesadaran serta memperkuat pemahaman Islam di tengah masyarakat.
Potensi umat yang besar harus diarahkan pada perjuangan perubahan yang berlandaskan pemikiran dan metode Islam.
Keberadaan partai politik Islam ideologis menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Partai politik ideologis berperan membina umat dengan pemikiran Islam, membongkar kerusakan sistem sekuler kapitalis, serta mengarahkan perjuangan menuju tegaknya kehidupan Islam.
Sinergi berbagai komponen umat diperlukan agar kesadaran yang dibangun tidak berhenti pada kepedulian terhadap persoalan tertentu, tetapi berkembang menjadi kesadaran untuk memperjuangkan perubahan sistem secara menyeluruh.
Dengan demikian, persoalan karhutla Papua hendaknya tidak hanya melahirkan keprihatinan sesaat, tetapi juga menjadi bahan refleksi bagi umat tentang pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan syariat.
Perubahan hakiki membutuhkan kesadaran ideologis, perjuangan yang terarah, dan keterlibatan umat untuk mewujudkan kembali kehidupan Islam dalam naungan Khilafah.
Wallahu a'lam bis shawwab