Dua bulan lalu, mahasiswi kedokteran Palestina Bara’a Fuqaha diberitahu tentang keputusan “Israel” untuk memberhentikannya selama enam bulan dari studinya di universitas. Dia pernah menjadi mahasiswi tahun ketiga di Fakultas Kedokteran, Universitas Al-Quds, di kota Abu Dis sebelah timur Yerusalem.
Mahasiswi lain, Batoul Dar Assi, yang mengambil jurusan pencitraan medis di universitas yang sama, menerima keputusan serupa, skors selama empat bulan.
BacaJuga
Fuqaha (24) mengatakan bahwa pada 25 Juni, dia menerima telepon dari polisi “Israel” yang memanggilnya ke kantor polisi Ma’ale Adumim, sebelah timur Yerusalem, di mana dia diinterogasi tentang aktivitas kemahasiswaannya di universitas tersebut.
“Pertanyaannya adalah tentang keikutsertaan saya dalam kegiatan serikat mahasiswa. Setelah selesai diinterogasi, mereka memberikan saya kertas berisi perintah penangguhan,” katanya kepada Middle East Eye.
Kebijakan “Israel” ini bukanlah hal baru. Pada 2018 dan 2019, tentara “Israel” mengeluarkan keputusan serupa dengan memberhentikan sementara beberapa mahasiswa Palestina di Tepi Barat selama beberapa bulan, yang menghambat penyelesaian studi mereka dan menunda kelulusan mereka bersama rekan-rekan mereka.
Meskipun Bara’a menyangkal semua tuduhan di kantor polisi “Israel”, keputusan penangguhan telah dibuat sebelum interogasi, katanya kepada MEE.
Bara’a menyewa seorang pengacara untuk menantang keputusan tersebut ke pengadilan militer Ofer “Israel”, namun banding tersebut ditolak. Kemudian, pada 24 Agustus, pengadilan mengeluarkan keputusan lain yang menegaskan penangguhan tersebut.
Pengacaranya, Salih Mahameed, mengatakan kepada MEE bahwa dia meminta pengadilan untuk membekukan keputusan tersebut hingga sidang berikutnya, di mana dia mungkin dapat mengurangi jangka waktunya.
Namun, Bara’a, yang tinggal di desa Kafr al-Labad dekat Tulkarem, mengatakan dia tidak akan bisa memasuki kota Abu Dis sampai keputusan tersebut dibatalkan, yang “tidak mungkin terjadi”, mengingat “meningkatnya kebijakan hukuman “Israel” di Tepi Barat terhadap Palestina”.
Mahameed menekankan bahwa keputusan tersebut bersifat militer dan merupakan bagian dari daftar panjang keputusan administratif “Israel” yang menghancurkan kehidupan warga Palestina, seperti penahanan administratif, deportasi administratif, dan perintah pembongkaran administratif.
Menurut undang-undang keadaan darurat yang diperluas, Pasal 108, 109, dan 110 memberikan wewenang kepada gubernur militer “Israel” untuk melakukan tindakan tertentu terhadap siapa pun, seperti deportasi, mencegah masuk ke tempat tertentu, atau mengharuskan orang tersebut untuk melakukan tindakan tertentu, hadir untuk diinterogasi dua atau tiga kali sebulan di kantor polisi, atau menentukan tempat tinggalnya, atau mendeportasinya dari tempat tinggalnya, sebagaimana dijelaskan oleh pengacara.
“Dalam kasus ini, dakwaan terdiri dari berkas rahasia yang tidak dapat dilihat oleh siapa pun, dan tidak ada bukti hukum mengenai berkas tersebut, seperti yang terjadi dalam penahanan administratif, yang merupakan keputusan militer yang sangat baik dan merupakan bagian dari kesewenang-wenangan “Israel” yang ada,” dia menyimpulkan.
Jika keputusan penangguhan tersebut diterapkan selama enam bulan, maka akan berakhir pada tanggal 25 Desember, yang berarti mencabut seluruh masa studi Bara’a.
“Sekarang saya takut tentara “Israel” akan mengawasi saya untuk memastikan saya tidak masuk universitas, dan saya mungkin akan dihentikan dan identitas saya diperiksa di penghalang “Israel” secara tiba-tiba jika saya mencoba pergi ke kota Abu Dis,” jelasnya.
“Masalah ini pada akhirnya membatasi pergerakan saya dan menghalangi saya untuk masuk ke universitas dan menyelesaikan studi saya.”
‘Kebijakan rasis’
Pemerintah provinsi Yerusalem mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan keputusan penangguhan terhadap kedua mahasiswi tersebut sebagai “kebijakan rasis sistematis” terhadap pendidikan dan lembaga-lembaganya di Yerusalem.
“Keputusan ini merupakan campur tangan yang rasis, terang-terangan, dan tidak dapat diterima di universitas-universitas nasional kami, tempat kami bangga menjalankan kerja serikat mahasiswa, yang dijamin oleh konstitusi Palestina, dan lembaga-lembaga pendidikan nasional kami sangat mendukung hal tersebut,” kata gubernur dalam pernyataannya.
Kebijakan skorsing mahasiswa dari universitas mereka telah meningkat sejak 2013. Selama periode ini, lebih dari sepuluh mahasiswi menerima keputusan pengeluaran mereka dari universitas di berbagai wilayah Tepi Barat yang diduduki, karena pihak berwenang “Israel” menuduh aktivitas mahasiswa tersebut sebagai ancaman terhadap keamanannya.
Mahasiswi jurnalisme Sa’eda Al-Za’arir, 26, juga terkena kebijakan “Israel” yang sama pada 2019, ketika tidak lama lagi dia akan lulus dari Universitas Birzeit, keputusan dikeluarkan untuk memberhentikannya dari universitas dan sepenuhnya melarang dia masuk ke kota Birzeit.
“Seorang petugas “Israel” menelepon ayah saya dan memanggil saya untuk wawancara di pusat interogasi Ofer di sebelah barat Ramallah. Selama dua jam, saya ditanyai tentang pekerjaan kemahasiswaan saya, karena saya adalah anggota senat,” katanya kepada MEE.
Bagi Al-Za’arir yang tinggal di selatan Hebron, perjalanan ke kota Birzeit, di utara Ramallah, membutuhkan waktu dua jam, dan selama itu ia dapat ditangkap di pos pemeriksaan militer mana pun; jadi dia patuh pada keputusan penangguhan tersebut agar tidak ditangkap.
“Sepanjang interogasi, petugas mengeluarkan ancaman di masa depan. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya akan dilarang bepergian dan tidak akan bekerja dengan baik, semua karena aktivitas kemahasiswaan saya,” tambahnya.
“Karena keputusan penangguhan tersebut, “Israel” melarang saya menghadiri upacara wisuda.”
Keputusan penangguhan diambil terhadap Sa’eda dan temannya Ola Totah dari Yerusalem pada periode yang sama. Setahun sebelumnya, Asmaa Kadah juga diskors dari Universitas Birzeit dan kemudian ditangkap ketika mencoba masuk ke Birzeit.
Sundus Hammad, koordinator Kampanye Hak atas Pendidikan, mengatakan kepada MEE bahwa keputusan penangguhan “Israel” pertama kali dilakukan pada 2013, dan sejak itu sepuluh mahasiswi telah dikeluarkan dari universitas mereka di Tepi Barat yang diduduki.
Menurut Hammad, beberapa keputusan penangguhan terhadap mahasiswi disertai dengan perintah tahanan rumah dan pengurungan di area permukiman yang ditentukan.
Peneliti sekaligus mantan aktivis mahasiswa, Israa Lafi mengatakan, kebijakan tersebut sebelumnya digunakan “Israel” sebagai sarana untuk menekan gerakan mahasiswa pada masa Intifada Pertama 1987, hak yang diberikan kepada gubernur militer “Israel” di setiap wilayah sejak 1967.
Kebijakan pelarangan mahasiswa dari universitasnya bertujuan untuk melemahkan gerakan mahasiswa dengan mengosongkan sebagian pemimpinnya dan orang-orang yang dipercaya untuk mempengaruhi lingkungan universitas, menurut Lafi.
“Di sisi lain, para siswa ini diasingkan dari lingkungan yang biasa dan disayanginya, serta menjadi saksi aktivitas masa mudanya dan pergaulannya, sebagai upaya untuk mematahkan semangat para siswa tersebut untuk melanjutkan kehidupannya, terutama mereka yang berada di bawah umur dan mengalami penahanan selama beberapa periode dan tertinggal dari rekan-rekan mereka,” katanya kepada MEE.
Untuk menghadapi kebijakan tersebut, Lafi menilai perlu adanya kerja sama dengan fakultas terhadap mahasiswa yang dikeluarkan dan memberikan alternatif agar tidak terjadi keterlambatan studi. Jika tidak memungkinkan dalam kasus penangkapan, maka bisa saja terjadi dalam kasus skorsing melalui pembelajaran jarak jauh, jelasnya. (zarahamala/arrahmah.id)
