JAKARTA (Arrahmah.id) – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape.
Dalam ketetapan tersebut, MUI menyatakan bahwa penggunaan vape hukumnya haram. Larangan ini juga mencakup seluruh aktivitas produksi hingga perdagangan rokok elektrik.
Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub.
Penetapan itu juga diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa penerbitan fatwa tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, terutama dampak negatif penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat.
Menurutnya, vape mengandung sejumlah zat yang berpotensi membahayakan tubuh. Selain itu, penggunaan rokok elektrik juga dinilai dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Prof Niam kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan uap untuk dihirup oleh penggunanya. Cairan tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, serta berbagai bahan perasa.
MUI turut menyoroti kandungan nikotin dalam rokok elektrik yang memiliki sifat adiktif atau menyebabkan ketergantungan.
Kandungan tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak negatif terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Tidak hanya mengatur hukum penggunaan, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 juga mencakup penyalahgunaan vape serta aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan produk tersebut.
Dalam ketentuan hukum poin kedua, MUI menyatakan bahwa penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
Sementara itu, poin ketiga secara tegas menetapkan bahwa kegiatan memproduksi maupun memperjualbelikan rokok elektrik juga berstatus haram.
"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Prof Niam.
Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi ketentuan hukum Islam terkait penggunaan rokok elektrik. Perhatian khusus juga ditujukan kepada generasi muda dan para pelaku usaha yang terlibat dalam industri vape.
Prof Niam berharap keputusan tersebut dapat menjadi upaya menjaga kesehatan jasmani, melindungi kelestarian lingkungan, serta mencegah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan berbagai zat adiktif lainnya di tengah masyarakat.
(ameera/arrahmah.id)