ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Menjadikan Pakistan sebagai referensi dalam rancangan undang-undang yang dibahas oleh Senat AS baru-baru ini tentang kegagalan di Afghanistan “sama sekali tidak beralasan” dan “tidak konsisten dengan semangat kerja sama” antara Islamabad dan Washington, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan pada Rabu (29/9/2021).
RUU yang diperkenalkan oleh anggota parlemen Republik “tampaknya merupakan reaksi” terhadap debat “yang sedang berlangsung di Washington … untuk merenungkan dan memeriksa keadaan yang mengarah pada penarikan AS dari Afghanistan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Asim Iftikhar Ahmad dalam sebuah pernyataan.
Dia mengacu pada RUU yang dipresentasikan di Senat AS pada Senin (29/9) yang menyerukan analisis peran sejumlah kelompok dan negara, termasuk Pakistan, di Afghanistan.
Para anggota parlemen sedang mencari “penilaian dukungan oleh aktor negara dan non-negara, termasuk pemerintah Pakistan, untuk Taliban antara tahun 2001 dan 2020, termasuk penyediaan perlindungan, dukungan keuangan, dukungan intelijen, logistik, dan dukungan medis, pelatihan, perlengkapan, dan arah taktis, operasional, atau strategis.”
Ahmad mengatakan langkah yang diusulkan itu “tidak beralasan dan kontraproduktif,” menekankan bahwa kerja sama antara Pakistan dan AS “penting dalam menghadapi ancaman “teroris” di masa depan di kawasan itu.”
“Undang-undang tersebut mencakup referensi ke Pakistan yang sama sekali tidak beralasan,” tegasnya.
“Kami menemukan semua referensi tersebut tidak konsisten dengan semangat kerja sama Pakistan-AS di Afghanistan sejak 2001, termasuk fasilitasi proses perdamaian Afghanistan dan selama evakuasi baru-baru ini terhadap warga Amerika dan warga negara lainnya dari Afghanistan.”
Sang juru bicara itu mengulangi sikap Islamabad terhadap “pendekatan paksaan” di Afghanistan, menggarisbawahi bahwa keterlibatan dan dialog sangat penting untuk perdamaian yang berkelanjutan.
Meningkatnya pengawasan di AS terhadap tindakan Islamabad di Afghanistan telah menarik reaksi dari beberapa pemimpin tinggi Pakistan, termasuk Perdana Menteri Imran Khan.
Dalam sebuah opini untuk Washington Post pada Senin (27/9), Khan mendesak AS untuk berhenti menyalahkan Pakistan atas hasil di Afghanistan.
“Menonton dengar pendapat Kongres baru-baru ini di Afghanistan, saya terkejut melihat bahwa tidak disebutkan pengorbanan Pakistan sebagai sekutu AS dalam perang melawan teror selama lebih dari dua dekade. Sebaliknya, kami disalahkan atas kekalahan Amerika,” tulisnya.
“Tentunya Pakistan tidak dapat disalahkan atas fakta bahwa 300.000 lebih pasukan keamanan Afghanistan yang terlatih dan diperlengkapi dengan baik tidak mampu melawan Taliban yang bersenjata ringan. Masalah mendasarnya adalah struktur pemerintah Afghanistan yang kurang memiliki legitimasi di mata rata-rata rakyat Afghanistan.”
Dia juga memperingatkan Washington agar tidak mengulangi kesalahannya dengan meninggalkan Afghanistan, dengan mengatakan bahwa hal itu “pasti akan mengarah pada kehancuran … kekacauan, migrasi massal, dan ancaman teror internasional yang dihidupkan kembali.” (Althaf/arrahmah.com)
