![Desa Badui Ras Jrabah memiliki lebih dari 500 penduduk. [Getty]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/07/pengadilan-israel-1.jpg?fit=1155%2C650&ssl=1)
YERUSALEM (Arrahmah.id) – Pengadilan “Israel” pekan ini menyetujui penggusuran penduduk Badui Palestina dari desa Naqab (Negev) untuk memperluas kota terdekat.
Putusan pada Senin (24/7/2023), yang akan mempengaruhi lebih dari 500 penduduk, memperkuat pemberitahuan penggusuran yang diserahkan kepada penduduk desa Ras Jrabah pada Mei 2019 oleh Otoritas Tanah “Israel” menyusul upaya untuk menumbuhkan kota Dimona di “Israel”.
Diwakili oleh Adalah – Pusat Hukum untuk Hak Minoritas Arab di “Israel”, penduduk desa Palestina berpendapat bahwa mereka memiliki dan tinggal di tanah tersebut selama beberapa generasi, sebelum Undang-Undang Pertanahan 1970 yang mendaftarkan tanah dan mendirikan real estat milik negara.
Namun, meskipun puluhan tahun mereka tinggal terus menerus di daerah tersebut, Pengadilan Magistrat Beersheba menolak klaim bahwa penduduk Palestina memiliki wewenang yang sah untuk tinggal dan menggunakan tanah tersebut.
“Keputusan itu adalah bagian dari sistem supremasi Yahudi yang secara konstitusional diabadikan dalam Hukum Negara-Bangsa Yahudi, yang memprioritaskan ‘pemukiman Yahudi’ sebagai nilai yang diamanatkan untuk dipromosikan oleh semua badan negara”, kata Adalah.
Undang-Undang Negara-Bangsa Yahudi, yang disahkan pada 2018, mengabadikan identitas Yahudi “Israel” ke dalam konstitusinya, menghapus bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan menekankan perlunya mengembangkan permukiman Yahudi.
“Penggusuran paksa penduduk Ras Jrabah untuk memperluas kota Yahudi Dimona, yang dibangun di atas tanah penduduk, berfungsi sebagai bukti nyata bahwa “Israel” melakukan kejahatan apartheid terhadap warga Palestina, dan intervensi internasional yang mendesak diperlukan untuk menghentikan itu,” kata Adalah.
Putusan pengadilan berarti bahwa penduduk Badui harus meninggalkan desa asal mereka dan menghancurkan rumah mereka pada Maret 2024 untuk memungkinkan pembangunan lingkungan baru Dimona. Mereka juga harus membayar 117.000 shekel (sekitar $31.581) untuk menutupi biaya hukum.
Penduduk Ras Jrabah – yang mengaku memegang hak atas tanah – menginginkan desa tersebut diintegrasikan ke dalam kota sehingga rumah mereka terhindar dari pembongkaran.
Otoritas Pembangunan dan Pemukiman Badui “Israel” menolak permohonan Ras Jrabah dan mengatakan mereka hanya akan memindahkan penduduk ke kota Badui Qasr Al-Sir.
Pengadilan menuduh bahwa tidak ada cukup bukti bahwa kawasan tersebut telah dihuni secara permanen sebelum Undang-Undang Pertanahan 1970 yang mendaftarkan tanah tersebut sebagai milik negara.
Ia juga mengklaim bahwa tidak ada bukti nyata bahwa gubernur militer memberikan otorisasi kepada warga Palestina untuk tinggal di tanah tersebut pada 1950-an.
Oleh karena itu, penduduk Ras Jrabah harus meninggalkan desa dan membeli kembali properti yang baru dikembangkan di lingkungan tersebut, kata pengadilan.
Pengadilan juga menolak pernyataan Adalah bahwa penggusuran memperkuat segregasi rasial karena penduduk tidak dicegah untuk membeli tanah yang dibangun di desa lama mereka. Ia juga menolak untuk memeriksa bahwa penolakan untuk memasukkan desa ke dalam kota merupakan segregasi rasial.
Adalah mengatakan berencana untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Aktivis lokal mengatakan pemindahan itu adalah bagian dari rencana “Israel” yang lebih luas untuk mengubah susunan Negev.
“Pihak berwenang ingin memusatkan kami di satu wilayah untuk memperluas permukiman,” kata Muaqel el-Hawashleh, dari Dewan Daerah Desa Negev, kepada The New Arab.
“Kasus pengusiran bukanlah hal baru. Tidak ada keadilan”. (zarahamala/arrahmah.id)
