TEL AVIV (Arrahmah.id) - Anggota sayap kanan dari pemerintah baru “Israel” dilaporkan setuju untuk tidak menghalangi upaya apa pun yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu untuk menjalin hubungan formal dengan Arab Saudi, menurut laporan media “Israel”.
Anggota parlemen sayap kanan Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich telah mencapai kesepakatan dengan Netanyahu agar tidak menyabotase upaya untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Riyadh, The Times of Israel melaporkan, mengutip Channel 12.
Menyusul kemenangannya dalam pemilihan November, Perdana Menteri yang terpilih Netanyahu dilaporkan telah mengejar kesepakatan normalisasi dengan Arab Saudi.
Netanyahu sedang berusaha untuk menjalin hubungan formal dengan kerajaan Teluk tersebut melalui kontak AS, outlet Israel Yedioth Ahronoth melaporkan.
Ben-Gvir yang menuai kontroversi karena mendukung sentimen anti-Palestina, siap menjadi menteri pertahanan “Israel”, sementara aktivis pemukim Smotrich juga diperkirakan akan mendapatkan posisi terdepan dalam kabinet Netanyahu.
Netanyahu dilaporkan telah menyerahkan sejumlah besar kekuasaan kepada Smotrich untuk menyetujui pembangunan permukiman ilegal “Israel” lebih lanjut di Tepi Barat yang diduduki. Smotrich juga telah lama mengadvokasi aneksasi sebagian besar wilayah pendudukan.
Langkah ini bertentangan dengan persyaratan Saudi untuk normalisasi hubungan dengan “Israel”, dengan Riyadh mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa mereka akan mematuhi posisi Liga Arab yang telah berlangsung puluhan tahun untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dengan “Israel” sampai mengakhiri pendudukannya di Tepi Barat dan mengangkat pengepungannya di Jalur Gaza.
Hubungan antara “Israel” dan Arab Saudi tampaknya telah menghangat sejak sesama negara Arab Bahrain, Maroko, Sudan dan UEA menandatangani Abraham Accords yang ditengahi AS dua tahun lalu.
Namun, Riyadh dan Tel Aviv belum meresmikan hubungan mereka, meskipun ada gelombang spekulasi atas kesepakatan potensial.
Keputusan negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan “Israel” telah dikecam oleh warga Palestina dan banyak lainnya di dunia Arab, yang menganggap langkah tersebut sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. (zarahamala/arrahmah.id)