TEPI BARAT (Arrahmah.id) - Menteri Keuangan ‘Israel’ Bezalel Smotrich telah bersumpah bahwa negara pendudukan akan menghancurkan lebih banyak rumah Palestina daripada yang dibangun di Tepi Barat pada 2025. Jika itu terpenuhi, ini akan menandai pertama kalinya sejak 1967 bahwa penghancuran ‘Israel’ akan melampaui pembangunan.
Smotrich menyampaikan pengumuman tersebut dalam pidatonya di sebuah pertemuan Unit Penegakan Hukum Administrasi Sipil ‘Israel’ pada Ahad (16/2/2025). Ia menekankan bahwa pemerintah akan mengintensifkan operasi pembongkaran, dengan tujuan untuk meningkatkan upaya secara signifikan pada 2025.
“2025 akan menjadi tahun pertama sejak 1967 di mana kami akan menghancurkan lebih banyak bangunan Palestina,” Smotrich menyatakan. Ia menekankan bahwa penguasaan lahan merupakan inti dari proyek kolonial ‘Israel’.
Smotrich menegaskan bahwa pemerintah ‘Israel’ akan terus memblokir pembangunan Palestina di wilayah yang diduduki ‘Israel’. Ia merujuk pada anggaran 2025, yang mencakup peningkatan substansial untuk operasi pembongkaran. Ini akan melibatkan lebih banyak tenaga kerja, peralatan baru, dan teknologi canggih untuk memantau pembangunan Palestina.
Sejak dimulainya genosida di Gaza, ‘Israel’ telah meningkatkan aktivitas permukiman di Tepi Barat. Ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk mencaplok lebih banyak tanah Palestina, meskipun ada tentangan internasional.
Perluasan permukiman ‘Israel’ terus berlanjut di tengah pernyataan resmi dan konsensus di antara anggota Knesset yang menolak pembentukan negara Palestina, yang bertentangan dengan hukum internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berulang kali menyerukan penghentian permukiman ilegal ini.
Sejak 7 Oktober 2023, ‘Israel’ telah mengintensifkan serangan di Tepi Barat dan bagian timur Yerusalem yang diduduki, yang mengakibatkan lebih dari 900 kematian warga Palestina, ribuan orang terluka, dan ratusan orang mengungsi. Kampanye pembongkaran ‘Israel’ telah menghancurkan lebih dari 1.300 bangunan Palestina di Area C, yang menyebabkan lebih dari 1.100 orang mengungsi, menurut laporan PBB.
Pada akhir 2024, sekitar 770.000 pemukim ‘Israel’ tinggal di Tepi Barat, tersebar di 180 permukiman dan 256 pos terdepan. Permukiman ini dianggap ilegal menurut hukum internasional. (zarahamala/arrahmah.id)