ADEN (Arrahmah.id) – Ratusan truk dan tanker yang penuh dengan pasokan dan bahan bakar terjebak di luar wilayah yang dikuasai kelompok teroris Syiah Houtsi setelah mereka mencegah para pedagang lokal untuk mengimpor barang melalui kota pelabuhan Aden yang dikuasai pemerintah sebagai protes atas keputusan pemerintah untuk menaikkan nilai tukar bea cukai.
Laporan media lokal, saksi mata dan pejabat pemerintah mengatakan bahwa konvoi panjang kendaraan pengangkut barang dan bahan bakar dilaporkan dicegah memasuki wilayah yang dikuasai Houtsi melalui stasiun bea cukai milisi di provinsi Taiz, Al-Bayda, Dhale, dan Sana’a setelah mereka melanggar embargo Houtsi untuk mengimpor komoditas dari Aden dan pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai pemerintah lainnya.
Gambar dan video di media sosial menunjukkan antrean besar truk yang membawa kontainer, baja, bensin, dan barang-barang lainnya yang diparkir di depan pos pemeriksaan yang diawaki oleh Houtsi di Al-Rahida, Nehim, dan Afar.
Para pedagang di wilayah yang dikuasai Houtsi telah mengeluhkan kenaikan biaya yang dikenakan oleh Houtsi saat mereka mengimpor barang dari wilayah yang dikuasai pemerintah, lansir Arab News (13/2/2023).
Mereka menuduh Houtsi melecehkan mereka untuk memaksa mengimpor barang melalui pelabuhan Hudaidah di bagian barat yang dikuasai Houtsi.
“Kelompok ini sekarang melarang kargo komersial untuk memasuki wilayahnya jika diproses sesuai dengan peraturan bea cukai yang baru, menyebabkan beberapa truk tertunda selama berhari-hari di pelabuhan antara kedua belah pihak,” kata seorang pejabat pemerintah, yang tidak ingin disebutkan namanya, kepada Arab News.
Pada Januari, pemerintah Yaman yang diakui secara internasional meningkatkan nilai tukar bea cukai dolar sebesar 50 persen dari YER 500 ($2) menjadi YER 750 di antara langkah-langkah ekonomi lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan.
Pemerintah berada di ambang kebangkrutan setelah serangan pesawat tak berawak Houtsi terhadap fasilitas-fasilitas minyak di Yaman selatan menghentikan ekspor minyak, yang merupakan sumber pendapatan utamanya.
Keputusan ini telah memicu kemarahan di kalangan warga Yaman dan para ahli, yang telah memperingatkan akan meroketnya harga-harga barang dan bahan bakar.
Keputusan ini juga telah mendorong parlemen Yaman untuk meminta pemerintah mencari metode-metode alternatif untuk meningkatkan pendapatan yang tidak akan merugikan masyarakat, seperti memberantas korupsi secara efektif dan mengumpulkan pendapatan dari provinsi-provinsi. (haninmazaya/arrahmah.id)
