Oleh Rami Rmeileh*
(Arrahmah.id) – Liputan tentang bunuh diri di dalam Pasukan Pendudukan “Israel” (IOF) muncul kembali akhir-akhir ini dan menjadi berita utama. Bunuh diri telah menjadi penyebab utama kematian di kalangan tentara IOF sejak 1990an, dengan jumlah tertinggi mencapai 43 tentara pada 2003 setelah Intifadhah – lebih banyak dari jumlah korban tewas dalam pertempuran. Meskipun angka kasus bunuh diri turun menjadi 14 kasus pada 2022, angka-angka ini hanyalah puncak gunung es, yang menunjukkan adanya epidemi kesehatan mental yang disembunyikan oleh IOF dan Kementerian Pertahanan “Israel” dari warganya untuk mencegah akuntabilitas mereka sendiri.
BacaJuga
Penolakan yang berulang-ulang dalam mengakui permasalahan yang sedang berlangsung ini mencerminkan bagaimana “Israel” berulang kali menolak mengakui penderitaan warga Palestina. Ironisnya, pemerintah dan militer yang menindas warga Palestina juga menindas tentara mereka sendiri.
Sebuah negara kolonial pemukim yang menyangkal
Sejak 2002, para jurnalis berusaha untuk memperingatkan pemerintah agar mengakui dan ‘memperhitungkan dampak psikologis manusia’ dari pendudukan dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, ‘sebelum hal-hal abnormal’ menjadi ‘norma’. 21 tahun kemudian, pemerintah kolonial pemukim tetap melakukan penyangkalan.
Sejauh ini pada 2023, terdapat 5 percobaan bunuh diri yang dilakukan pada Januari saja, dan 8 tentara melakukan bunuh diri selama dinas mereka antara tahun baru dan Mei, dan banyak lainnya berjuang melawan trauma atau masalah kesehatan mental yang sedang berlangsung.
Trauma yang diderita oleh tentara “Israel” saat ini dan mantan tentara “Israel” adalah masalah sosial dan politik, namun negara penjajah “Israel” menyangkalnya atau membingkainya sebagai kasus yang bersifat individual dan menyimpang – melanggengkan stigmatisasi yang menyebabkan rasa malu bagi mereka yang terkena dampak, serta keluarga mereka.
Bagi “Israel”, penderitaan tentara merupakan ancaman terhadap ideologi maskulin militer mereka yang menopang perekrutan tentara sukarelawan dari luar negeri dan kelanjutan wajib militer. Masalah-masalah ini, terutama bunuh diri, dikatakan “ditanggapi secara umum, dan tidak ada seorang pun di IDF (Israel Defence Forces) yang mau bertanggung jawab.”
“Israel” menggambarkan dirinya sebagai negara demokratis yang peduli terhadap warganya, dilegitimasi dan dipersatukan oleh narasi korban kolektif yang terkait dengan kenangan Holocaust. Namun politik kesehatan mental di “Israel” menunjukkan penggunaan strategis dari viktimisasi, namun gagal dalam memberikan perhatian terhadap 125.000 tentaranya dan masyarakat pada umumnya.
Dua pertiga tentara “Israel” adalah wajib militer, dan sisanya adalah tentara bayaran/relawan asing yang sebagian besar dibawa dari AS. Disebut sebagai ‘tentara tunggal’, setengah dari sukarelawan ini tidak bisa berbahasa Ibrani, begitu pula dengan orang tua “Israel”. Perasaan terisolasi yang mereka rasakan menyebabkan sekitar 14% putus sekolah, dan antara 2014 dan 2016, 6 orang melakukan bunuh diri (dari keseluruhan 45 tentara yang bunuh diri). Namun, Haaretz melakukan investigasi untuk menyelidiki ‘Apa yang Membunuh Tentara Israel yang Sendirian?’, dengan membingkai bunuh diri dan penyakit mental sebagai masalah eksternal, yang disebabkan oleh pemeriksaan psikologis yang tidak memadai dan pemeriksaan penyalahgunaan alkohol/narkoba bagi sukarelawan asing.
Laporan Haaretz mencakup kesaksian dari seorang tentara yang mengatakan bahwa bergabung dengan tentara “semudah mendaftar untuk mendapatkan kartu perpustakaan”, dan bagaimana IOF tidak repot-repot memeriksa profil medis atau psikologis mereka. Kebanyakan tentara berbohong tentang riwayat penyalahgunaan narkoba dan/atau alkohol dan/atau masalah kesehatan mental parah lainnya. Bagi sebagian besar relawan, IOF adalah pelarian dari kegagalan pendidikan atau penyalahgunaan narkoba di kampung halaman mereka.
Kritikus “Israel” menyebut program ini hanya menguras sistem, mengingat anggaran yang dialokasikan untuk mengelola kesejahteraan tentara dan jumlah kasus bunuh diri dan putus sekolah. Namun, yang tidak termasuk dalam analisis ini adalah fakta bahwa tentara “Israel” adalah lahan subur bagi kaum fanatik, ekstremis, dan pecandu agresi dari seluruh dunia, itulah sebabnya proyek ini terus didanai.
Sedangkan bagi mereka yang wajib militer di “Israel”, meskipun pemeriksaan psikologis diperlukan sebelum direkrut, IOF berhati-hati dalam mengecualikan warga negara, menuduh mereka yang mengaku sakit jiwa, membuat klaim palsu agar dibebaskan dari wajib militer. Pada akhirnya, banyak tentara yang terpaksa menjalani wajib militer meski memiliki masalah kesehatan mental.
Jumlah tentara yang berusaha menghindari wajib militer karena masalah kesehatan mental terus meningkat, melonjak dari 7,9% pada 2020 menjadi 13% pada 2023. Sebagai tanggapannya, IOF meluncurkan program untuk mengurangi jumlah pengecualian psikologis dan membuat lebih sulit bagi tentara untuk dibebaskan karena alasan psikologis.
Meskipun IOF menawarkan sumber daya kesehatan mental, kesaksian dari tentara mengungkapkan stigma negatif terhadap mereka yang mencari bantuan. Memang benar, meskipun lembaga tersebut menyadari adanya kecenderungan individu untuk bunuh diri, alih-alih mengecualikan mereka dari layanan, akses mereka terhadap senjata api malah dikurangi dan mereka diawasi dengan lebih ketat.
Trauma yang berkepanjangan
Penderitaan tentara “Israel” terus berlanjut setelah mereka menjalani wajib militer. Grup Facebook seperti ‘Cerita dari Libanon – Apa yang terjadi di pos terdepan’ dan ‘Perang Yom Kippur’ lahir dari kebutuhan mendesak warga “Israel” untuk berbagi cerita tentang PTSD (Post-traumatic stress disorder). Kelompok-kelompok ini mempunyai lebih dari 45.000 anggota, dan mengungkap trauma dan penderitaan berkelanjutan yang ditimbulkan oleh militer.
Pada 2020, permintaan kebebasan informasi mengungkapkan bahwa “5.192 veteran penyandang cacat Angkatan Pertahanan “Israel” telah diketahui menderita PTSD sebagai akibat dari dinas militer mereka.” Terdapat hampir 600 kasus antara Operation Protective Edge (2014) hingga akhir 2019.
Pada kenyataannya, statistik ini masih tidak akurat, seperti halnya data bunuh diri, karena angkanya bisa jauh lebih tinggi.
Trauma militer mengakibatkan gangguan besar yang melumpuhkan seseorang, dan berdampak luas pada masyarakat. Banyak dari mereka yang menderita PTSD menekan IOF untuk mengakui disabilitas mereka namun tidak berhasil, dan menuduh pemerintah mengabaikan tanggung jawabnya untuk merawat (mantan) tentara.
Baru-baru ini, seorang veteran IDF membakar dirinya sendiri setelah permintaannya untuk diakui sebagai penyandang disabilitas ditolak, dan seorang lainnya bunuh diri sambil menunggu PTSD-nya diakui oleh Kementerian Pertahanan.
Untuk diakui sebagai penderita PTSD bisa memakan waktu hingga 8 tahun, dan tuntutan hukum yang tinggi, serta bukti bahwa hal itu terjadi selama atau karena dinas militer mereka, hal yang sangat sulit dibuktikan.
Sementara itu, trauma yang tidak disadari tidak hanya berdampak pada individu, namun juga masyarakat secara umum. Penyangkalan “Israel” menumbuhkan masyarakat yang mengalami trauma, memiliki kecenderungan agresif dan melakukan kekerasan, sehingga menyebabkan epidemi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Pada 2013, Asosiasi Pusat Krisis Pemerkosaan di “Israel”menerima 40.000 panggilan – peningkatan sebesar 12% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari penelepon yang melaporkan penyerangan, 31% berusia di bawah 12 tahun, dan 33% berusia antara 13 dan 18 tahun.
Pada 2022, i24NEWS melaporkan bahwa lebih dari 200.000 perempuan di “Israel” menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya, dan selama pandemi Covid-19, sebuah penelitian menunjukkan bahwa terjadi lonjakan kekerasan dalam rumah tangga sebesar 315%.
Konsekuensi perang & pendudukan
Pemerintah “Israel” tidak bisa mengakui penderitaan tentara mereka karena hal ini akan memaksa mereka untuk mengakui betapa beratnya harga yang harus dibayar warga negara mereka atas perang dan pendudukan yang tidak adil, dan akan membuat “Israel” tidak menarik bagi rekrutan asing. Akibatnya, banyak tentara yang berusaha melarikan diri dari “Israel”.
Sebagai tanggapan, “Israel” telah mengucurkan jutaan dolar untuk penelitian dan pengobatan trauma. Pemerintah telah melegalkan ganja untuk penderita PTSD, dan perkembangan terkini mencakup prosedur anestesi suntik yang disebut pengobatan SGB, yang kini tersedia melalui layanan kesehatan swasta “Israel”. Sistem kekerasan kolonial terhadap pemukim sangat tidak berkelanjutan sehingga Israel harus memberikan obat kepada tentaranya agar mereka dapat mengatasinya, dan menggunakan teknologi militer baru seperti drone dan senjata bertenaga AI untuk mengurangi dampak konfrontasi langsung terhadap kesehatan mental warga “Israel”.
Baru-baru ini, kita juga melihat peningkatan serangan terhadap warga Palestina oleh milisi teroris yang baru ‘diimpor’, dilindungi oleh IOF, yang menyerbu dan membakar desa-desa Palestina seperti Hawara – sehingga pemerintah dapat menghindari tanggung jawab atas trauma kekerasan yang ditimbulkan pada tentara dan pemukim. Oleh karena itu, “Israel” menciptakan hierarki dalam pasukan pendudukan, dengan pemukim yang baru bergabung berada di urutan terbawah dalam tangga sosial dan militer. Sebagai imbalan atas akomodasi dan uang, para pemukim teroris ini secara langsung menghadapi warga Palestina – yang dilindungi oleh tentara formal sebagai cadangan.
Antara 2010 dan 2019, para pemukim ini membunuh 22 warga Palestina, dan melukai lebih dari 1.200 orang.
Pada akhirnya, Zionisme bergantung pada militer yang sangat maskulin dan menindas, dan kekerasan sehari-hari terhadap warga Palestina untuk mempertahankan proyek kolonial pemukimnya yang ditegakkan melalui wajib militer dan tentara bayaran asing. Tanpa adanya perang besar-besaran, masyarakat “Israel” rentan terhadap keruntuhan mental: suara-suara penderitaan warga Palestina, bersamaan dengan suara peluru yang ditembakkan dan bom yang dijatuhkan, mengguncang tentara “Israel” saat mereka tertidur. Hal ini mendorong banyak dari tentara tersebut melakukan bunuh diri, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba.
Sebagai negara kolonial pemukim, “Israel” hanya bisa mempertahankan ketenangannya dengan kekacauan untuk menghindari kilas balik kekerasan yang menimpa warga Palestina. Paradoksnya, meskipun “Israel” membutuhkan kekacauan ini untuk bertahan hidup, hal ini juga merupakan sumber penderitaan bagi “Israel”.
Zionisme adalah ideologi yang tidak manusiawi dan terus mengorbankan penderitaan warga Palestina, dan trauma harus menjadi peringatan yang menyedihkan. Selama Zionisme masih berlangsung, gangguan Zionisme pasca-trauma (PTZD) tidak akan terdiagnosis – hanya dapat diobati sebagai kondisi fisik, melalui bahan kimia dan pelarian.
Bagi warga Palestina, taktik kekerasan kolonialisme pemukim Zionis menimbulkan kumpulan penderitaan. Taktik-taktik ini terus-menerus bermutasi sehingga berdampak pada tubuh dan pikiran orang-orang Palestina di berbagai wilayah geografis yang berbeda, baik di wilayah bersejarah Palestina maupun di seluruh dunia. Kekerasan Zionisme meninggalkan bekas luka pada jiwa warga Palestina, yang sering kali dicap oleh praktisi kesehatan mental Barat sebagai tekanan emosional, penyakit, atau gangguan mental lain yang dapat didiagnosis. Namun, istilah-istilah psikologis yang dikembangkan di Barat ini bersifat psikopatologis dan mendepolitisasi penderitaan warga Palestina sebagai gangguan apolitis dan bukan akibat kekerasan Zionis.
Penting untuk mengakui kenyataan pahit penderitaan warga Palestina, namun juga penting untuk mengkalibrasi ulang wacana kesehatan mental untuk menekankan peran penindas dalam menyebabkan penderitaan warga Palestina, dan untuk menantang narasi yang menggambarkan warga Palestina sebagai korban yang tidak berdaya.
Penderitaan warga Palestina diakui melalui ketabahan, kepedulian kolektif warga Palestina terhadap satu sama lain, dan melalui kelanjutan perjuangan atas nama mereka yang luka psikologis dan/atau fisiknya semakin tak tertahankan. Luka mental dan trauma yang disebabkan oleh Zionisme, menjadi bahan bakar yang memandu warga Palestina menuju pembebasan.
Mereka yang mengkritik perlawanan Palestina terhadap Zionisme sebaiknya mengingat bahwa hal itu mewakili sikap yang mendalam, memberontak, dan memanusiakan manusia yang tidak hanya bertujuan untuk membebaskan rakyat Palestina dari penindasan. Seperti yang diingatkan Paulo Freire kepada kita: “Hanya kaum tertindas yang, dengan membebaskan dirinya sendiri, dapat membebaskan para penindasnya. Kelas yang terakhir, sebagai kelas yang menindas, tidak dapat membebaskan orang lain maupun diri mereka sendiri”.
Jalan menuju pembebasan adalah perjalanan menyakitkan yang melibatkan berbagai episode kematian, kehilangan, pengungsian, dan kerinduan. Menolak episode-episode ini dalam segala bentuk, tetap menjadi obat penawar yang ‘menjaga warga Palestina tetap waras’. (zarahamala/arrahmah.id)
*Rami Rmeileh adalah psikolog sosial dan peneliti doktoral di Universitas Exeter – Institut Studi Arab dan Islam.
