JAKARTA (Arrahmah.com) – Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anton Tabah Digdoyo mempertanyakan kenapa rezim saat ini selalu mencurigai dan asal menuduh radikal terhadap umat Islam hanya karena ketaatan pada agamanya.
Anton mempertanyakan hal tersebut karena saat ini viral di media statemen menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik sepakat bahwa radikalisme Islam menjadi misinya untuk dibasmi. Menurutnya, rezim saat ini telah keliru memaknai radikalisme.
BacaJuga
“Jika benar yang diberitakan tersebut, Astaghfirulloh kenapa rezim ini mencurigai umat Islam lalu asal nuduh radikal hanya karena ketaatan pada agamanya,” ujar Anton, Ahad (27/10/2019), lansir Harian Terbit.
Terkait isu Menag Fachrul Razi yang hendak mengubah kurikulum Agama Islam, Anton Tabah mengaku tidak setuju. Karena kurikulum Agama Islam sudah digodog berpuluh tahun sejak NKRI lahir.
Oleh karena itu, tegas Anton, kurikulum Agama Islam jangan sampai diubah menjadi sekuler, liberal dan pluralisme (sepilis. Apalagi sepilis sangat bertentangan dengan Islam dan Pancasila. Oleh karena itu sepilis kontra Pancasila dan kontra semua agama.
“Saya juga tidak setuju adanya isu semua agama sama, semua agama rahmatan lil alamin. Padahal hanya Islam yang rahmatan lil alamin. Apalagi hanya Islam yang tegas, jelas dan detail memuat segala aspek kehidupan,” tandasnya.
Karena Islam rahmatan lil alamin, sambung Anton, maka banyak ilmuwan non muslim yang terpesona dan menyatakan risalah Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW bukan hanya agama terakhir tapi juga sebuah peradaban baru yang komplit.
Oleh karena itu, ujarnya, umat Islam wajib kritik terhadap siapapun yang melarang mengucapkan kata kafir walau di masjid.
“Kita harus bedakan kajian takfiri dan pengkafiran. Selama ini apa ada masjid atau ustad yang bicara pengkafiran. Jika ada siapa dan dimana sehingga harus jelas. Jika cuma bicara tanpa fakta itu fitnah dan buat gaduh. Ayat Al Quran yang menyatakan, “Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu jadi penghuni neraka jahanam, kekal dan mereka itu seburuk-buruk makhluk”. Ayat Al Qur’an itu bukan pengkafiran apalagi mengkafir-kafirkan orang lain tapi begitu firman Allah SWT,” terang Anton.
“Kalau seperti ini dinilai pengkafiran ya sangat salah, mosok baca ayat-ayat Allah dilarang. ini dijamin oleh Pancasila dan UUD 45. Dan sudah berjalan ribuan tahun jauh sebelum Indonesia merdeka,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan, arahan Presiden kepada Menag untuk mengatasi radikalisme adalah sangat tendensius. Radikalisme, yang memang harus kita tolak terutama pada bentuk tindakan nyata ingin memotong akar (radix) dari NKRI yang berdasarkan Pancasila.
Di sini, kata Din, Presiden dan pemerintah tidak bersikap adil dan bijaksana. Radikalisme, yang ingin mengubah akar kehidupan kebangsaan (Pancasila) tidak hanya bermotif keagamaan, tapi juga bersifat politik dan ekonomi.
Sistem dan praktek politik yang ada nyata bertentangan dengan Sila Keempat Pancasila, begitu pula sistem dan praktek ekonomi nasional dewasa ini jelas menyimpang dari Sila Kelima Pancasila.
“Mengapa itu tidak dipandang sebagai bentuk radikalisme nyata (yang tidak lagi bersifat pikiran tapi sudah perbuataan menyimpang) terhadap Pancasila. Bahkan ada sikap dan tindakan radikal terhadap Negara Pancasila seperti komunisme (yang pernah dua kali memberontak) atau separatisme yg ingin memisahkan diri dari NKRI tapi tidak dipandang sebagai musuh Negara Pancasila,” paparnya.
Din mengemukakan, jika Presiden dan Pemerintah hanya mengarahkan tuduhan dan tindakan anti radikalisme terhadap kalangan Islam, maka itu tidak akan berhasil dan hanya akan mengembangkan radikalisme yang bermotif keagamaan.
“Umat Islam yang sejatinya tidak radikal bahkan berwawasan moderat sekalipun akan tergerak membela mereka yang dianggap radikal jika diperlakukan tidak adil,” ujarnya.
Din menegaskan, kebijakan dan tindakan anti radikalisme demikian akan gagal dan akan dilawan karena dianggap sebagai bentuk radikalisme itu sendiri dan diyakini sebagai bentuk ketidakadilan atau kezaliman.
(ameera/arrahmah.com)
