JAKARTA (Arrahmah.id) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi akan segera menindaklanjuti persetujuan Presiden Prabowo Subianto terkait bantuan dari negara asing untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
BNPB akan terlebih dahulu menginventarisasi kebutuhan dan kemampuan dalam negeri sebelum menentukan bentuk bantuan yang diperlukan.
Hal tersebut disampaikan Kristomei setelah dilantik sebagai Kepala BNPB oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir atau Tata seusai rapat bersama Komisi I DPR RI.
Dalam kesempatan itu, Tata mengungkapkan bahwa Prabowo telah menyetujui bantuan dari negara asing untuk penanganan karhutla. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada tingkat teknis dengan melibatkan BNPB.
Kristomei mengatakan, pihaknya akan menghimpun informasi mengenai kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani karhutla, sekaligus mengidentifikasi bantuan dari luar negeri yang dapat segera dimanfaatkan.
"Ya nanti kita lihat bantuannya apa saja. Saya akan menghimpun dulu, aset-aset kita apa yang sudah bisa kita lakukan, baik pemda, pemerintah pusat, kemudian apa bantuan dari luar negeri yang bisa kita sama-sama segerakan," kata Kristomei.
Menurut dia, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak bisa hanya dibebankan kepada BNPB. Sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat diperlukan agar upaya penanggulangan dapat berjalan efektif.
"Jangan hanya BNPB-nya saja. Kalau BNPB apalah BNPB, enggak akan mampu," ucapnya.
Kristomei juga mencontohkan pengalamannya ketika menjabat sebagai Panglima Kodam (Pangdam) di Lampung.
Saat itu, penanganan kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Way Kambas membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
"Jadi seperti pengalaman saya di Lampung sebagai Pangdam, bagaimana saya menangani kebakaran hutan di Way Kambas, ya kalau cuma Pangdam sendiri tidak akan mampu lah," ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi karhutla. Inventarisasi aset dan kebutuhan penanganan di dalam negeri akan menjadi bagian dari langkah awal BNPB untuk menentukan bentuk dukungan yang dapat segera dikoordinasikan, termasuk dari negara asing.
Prabowo Lantik Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Dalam prosesi pelantikan, Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti Kristomei. Sumpah tersebut menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menaati peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi etika jabatan.
"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.
Dengan dilantiknya Kristomei, BNPB akan menjalankan koordinasi penanganan bencana, termasuk menindaklanjuti rencana dukungan internasional untuk mengatasi karhutla.
Inventarisasi kemampuan dalam negeri dan identifikasi kebutuhan menjadi langkah awal sebelum bantuan tersebut ditindaklanjuti secara teknis.
(ameera/arrahmah.id)