DEPOK (Arrahmah.id) – Universitas Indonesia (UI) resmi memberlakukan aturan baru yang melarang penggunaan rokok konvensional maupun rokok elektrik atau vape di seluruh lingkungan kampus.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 40 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia.
Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 9 November 2026 dan ditandatangani langsung oleh Rektor UI, Prof Heri Hermansyah.
Melalui regulasi ini, seluruh kawasan kampus UI ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), termasuk dari aktivitas penggunaan produk tembakau alternatif.
Dalam ketentuan umum Pasal 1 poin 3, UI memperluas definisi rokok yang dilarang. Cakupannya tidak hanya rokok konvensional, tetapi juga cerutu, shisha, rokok elektronik, vape, hingga produk tembakau yang dipanaskan atau diluapkan dan mengandung nikotin maupun tar.
"Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan/atau spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik, vape, produk tembakau yang dipanaskan, diluapkan, dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan/atau tar dengan atau tanpa bahan tambahan," demikian bunyi ketentuan dalam peraturan tersebut, dikutip dari MUI Digital, Senin (9/11/2026).
Penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini memiliki sejumlah tujuan, di antaranya meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas pelayanan umum, menciptakan lingkungan dengan kualitas udara yang sehat dan bersih, serta menekan angka perokok di lingkungan kampus.
Selain itu, kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah munculnya perokok pemula, membentuk generasi mahasiswa yang sehat dan cerdas, serta mengurangi risiko terjadinya kebakaran di kawasan kampus.
Dalam aturan tersebut, setiap orang dilarang menghisap atau menikmati rokok di seluruh area Kawasan Tanpa Rokok UI. Larangan juga mencakup aktivitas memproduksi, mengiklankan, mempromosikan, menjual, hingga membeli produk rokok di lingkungan kampus.
Tidak hanya mengatur aktivitas merokok, UI juga memperketat kebijakan kerja sama dengan perusahaan yang bergerak di industri rokok. Institusi pendidikan tersebut menegaskan tidak akan menerima sponsor maupun hibah dari perusahaan rokok atau lembaga yang memiliki citra terkait rokok untuk kegiatan mahasiswa, pendidik, maupun tenaga kependidikan.
Pembatasan serupa juga diberlakukan terhadap pemberian beasiswa. Dalam Bab 3 Pasal 13 ayat 1 dan 2, UI menegaskan tidak menerima beasiswa yang bersumber dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait dengan rokok.
Selain itu, UI juga menetapkan bahwa calon penerima beasiswa yang merupakan perokok aktif tidak akan diberikan beasiswa.
"UI tidak menerima beasiswa yang berasal dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait dengan rokok. UI tidak memberikan beasiswa kepada calon penerima yang merupakan perokok aktif," tegas UI dalam peraturan tersebut.
Sebagai bentuk sosialisasi dan pengawasan, setiap penyelenggara kegiatan di lingkungan kampus diwajibkan mengumumkan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok kepada khalayak ramai. Dengan demikian, seluruh pihak yang berkegiatan di lingkungan UI diharapkan mengetahui dan mematuhi aturan tersebut.
Sejalan dengan Fatwa MUI tentang Vape
Kebijakan UI ini juga muncul berdekatan dengan penetapan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape.
Komisi Fatwa MUI secara resmi menetapkan bahwa penggunaan vape hukumnya haram. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas penyalahgunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahaya rokok elektrik terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, serta upaya mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Prof Niam.
Dalam ketentuan fatwa tersebut, MUI juga menyatakan bahwa menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Begitu pula dengan aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik.
Prof Niam berharap fatwa tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha, mengenai bahaya penggunaan rokok elektrik.
Dengan terbitnya Peraturan Rektor UI Nomor 40 Tahun 2026 dan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, perhatian terhadap pembatasan penggunaan rokok elektrik semakin menguat, baik dalam lingkungan pendidikan maupun melalui ketentuan hukum Islam.
(ameera/arrahmah.id)