JAKARTA (Arrahmah.id) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajukan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik pada tahun anggaran mendatang. Program yang sempat diwacanakan pada era Presiden Joko Widodo namun batal direalisasikan itu kembali didorong sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).
Usulan tersebut disampaikan Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurut Bahlil, pengembangan kompor listrik merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat bauran energi nasional sekaligus menekan kebutuhan impor LPG yang selama ini masih cukup besar.
"Karena ini untuk kita mengurangi kebutuhan LPG impor. Kita mencari bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tapi kompor listrik, CNG, dan berbagai alternatif lainnya. Sebesar Rp815,56 miliar untuk kompor listrik," kata Bahlil dalam rapat tersebut.
Ketua Umum Partai Golkar itu juga meminta dukungan anggota DPR untuk membantu memetakan wilayah yang dinilai paling membutuhkan program kompor listrik agar implementasinya dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
"Ini saya pikir kita juga minta bantuan dari Bapak dan Ibu anggota DPR untuk bisa tahu kompor listrik ini yang membutuhkan di daerah-daerah mana saja. Supaya bisa kita lakukan kerja sama dan sinkronisasi," ujarnya.
Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk pengadaan motor listrik yang nantinya akan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
Tak hanya itu, Bahlil mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar bagi Badan Geologi untuk pembangunan kapal eksplorasi minyak dan gas bumi.
"Kemudian di Badan Geologi itu sebesar Rp100 miliar, karena kita bangun kapal untuk melakukan eksplorasi terhadap cadangan-cadangan minyak kita. Kapal kita ini, sebelum saya lahir kapalnya sudah ada, sampai sekarang masih dipakai," jelasnya.
Program transisi energi dari kompor LPG ke kompor listrik sejatinya bukan hal baru. Pemerintah melalui PT PLN (Persero) pernah menggulirkan rencana konversi tersebut pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, pada September 2022, program itu dibatalkan dengan pertimbangan menjaga kenyamanan masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Belakangan, isu kompor listrik kembali mengemuka seiring meningkatnya tekanan terhadap harga energi global. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menjadi salah satu pihak yang mendorong pemerintah untuk mempercepat transisi dari kompor gas menuju kompor listrik.
Menurut Eddy, penggunaan kompor listrik berpotensi mengurangi beban subsidi impor LPG yang selama ini terus meningkat. Ia menilai biaya elektrifikasi rumah tangga akan lebih efisien dibandingkan ketergantungan pada LPG impor.
Eddy menyoroti bahwa harga LPG sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak dunia yang cenderung mengalami kenaikan akibat ketidakpastian geopolitik global.
"Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah," kata Eddy.
Ke depan, ia menyatakan dukungannya terhadap berbagai langkah pemerintah dalam mempercepat elektrifikasi nasional, baik pada sektor transportasi, industri, maupun kebutuhan rumah tangga melalui penggunaan kompor listrik.
Dengan kembali diajukannya anggaran program kompor listrik oleh Kementerian ESDM, pemerintah menunjukkan komitmen untuk mencari alternatif energi yang lebih efisien sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang selama ini membebani neraca energi nasional.
(ameera/arrahmah.id)