DAMASKUS (arrahmah.id) -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara terbuka menekan Suriah untuk tidak menggunakan peralatan telekomunikasi dan sistem jaringan dari perusahaan Cina. AS beralasan bahwa teknologi tersebut menimbulkan risiko keamanan nasional dan intelijen serta berpotensi membuka pintu pengaruh Beijing di wilayah yang strategis secara geopolitik. Peringatan itu disampaikan melalui saluran diplomatik AS ke Damaskus pada akhir Februari 2026.
Dilansir Reuters (27/2/2026), pernyataan AS datang di tengah dorongan yang lebih luas oleh Washington untuk membendung ekspansi teknologi Cina di Timur Tengah. Menurut laporan Reuters, pejabat AS mengingatkan bahwa jaringan telekomunikasi yang mengandalkan infrastruktur dari perusahaan Cina — seperti Huawei dan ZTE — dapat digunakan untuk spionase atau pengumpulan data tanpa kontrol yang memadai, dan berpotensi melemahkan pertahanan dan keamanan Suriah sendiri.
Sumber Suriah di Enab Baladi menyebutkan bahwa AS telah menyampaikan kecemasan tersebut dalam percakapan tingkat tinggi dan mendorong Damaskus untuk “menilai kembali” penandatanganan atau pembelian berbagai perangkat komunikasi dari perusahaan yang terkait dengan pemerintahan Beijing. Washington menekankan bahwa kerjasama teknologi dengan negara seperti AS atau sekutu NATO dapat menawarkan jaminan keamanan yang lebih tinggi bagi jaringan nasional Suriah.
Pendekatan AS ini mencerminkan tren global di mana banyak negara Barat mengurangi ketergantungan pada peralatan telekomunikasi Cina atas kekhawatiran serupa. Misalnya, beberapa negara di Eropa dan Indo-Pasifik telah melarang atau membatasi penggunaan teknologi jaringan dari vendor Cina dengan alasan potensi risiko keamanan — sebuah kebijakan yang dipandang Washington sebagai preseden untuk diplomasi teknologinya.
Reaksi Suriah terhadap tekanan tersebut sejauh ini relatif tenang, dengan pejabat di Damaskus menyatakan bahwa keputusan mengenai penyedia teknologi telekomunikasi akan ditentukan oleh kepentingan nasional Suriah sendiri, tanpa memberikan konfirmasi langsung terkait perubahan kebijakan. Namun, sejumlah analis menyatakan bahwa Suriah berada dalam posisi sulit karena hubungan strategisnya dengan Beijing dan ketergantungan pada dukungan politik serta ekonomi dari blok negara-negara yang tidak selalu sejalan dengan Washington. (hanoum/arrahmah.id)