BAGHDAD (Arrahmah.com) – Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi mengumumkan bahwa ia sedang dalam proses menerbitkan daftar pejabat pemerintah yang korup yang akan dirujuk ke pengadilan “segera”.
Abadi menekankan pada keseriusan menanggapi tuntutan para demonstran yang melanda kota-kota utama Irak pada 8 Juli, terutama di Irak selatan, karena orang-orang telah melampiaskan kemarahan mereka atas pengangguran, harga tinggi, pemadaman listrik, dan kurangnya air.
BacaJuga
Sumber-sumber yang dekat dengan pemimpin Syiah Muqtada al-Sadr yang menang dalam pemilihan parlemen baru-baru ini, mengatakan bahwa al-Sadr mengidentifikasi spesifikasi yang dibutuhkan untuk kandidat yang akan mencalonkan diri untuk posisi perdana menteri mendatang, jika mereka menginginkan jaminan suara dari bloknya.
Sumber-sumber menegaskan bahwa dokumen yang dibuat oleh partai Sadr menyatakan bahwa perdana menteri yang akan datang harus menjadi tokoh independen dan tidak mewakili faksi politik atau partai, serta tidak menjadi anggota parlemen saat ini.
Dokumen-dokumen lebih lanjut menyebutkan bahwa Sadr mengondisikan bahwa perdana menteri berikutnya tidak harus memiliki kewarganegaraan ganda dan tidak dicurigai melakukan korupsi keuangan.
Pemimpin Syiah itu juga memerintahkan partai politik untuk tidak ikut campur dalam pekerjaan perdana menteri berikutnya, dan untuk mencalonkan lima menteri untuk posisi itu.
Dia juga mengkondisikan bahwa kandidat yang akan memimpin pemerintahan berikutnya harus menjauhkan diri dari sektarianisme.
Dengan kondisi ini, yang mencapai sekitar 40 menurut dokumen, analis mengatakan bahwa ada kemungkinan yang lemah bahwa Abadi akan terpilih kembali tanpa dukungan blok besar Sadr.
Analis politik Sanad al-Shammari mengatakan kepada Al Arabiya bahwa “Abadi telah menjadi jauh dari pilihan Sadr, yang diungkapkan melalui dokumen-dokumen,” mengungkapkan bahwa Abadi memiliki kewarganegaraan Inggris, selain kebangsaan Iraknya, dan bahwa Abadi belum mengumumkan Penarikannya Dari Partai Dawa untuk memenuhi persyaratan menjadi calon independen.
Setelah protes meletus di provinsi Basra selatan yang kaya minyak pada 8 Juli, kerusuhan dengan cepat menyebar ke beberapa kota.
Empat belas orang tewas dalam bentrokan antara pasukan keamanan dan demonstran, frustrasi atas kurangnya layanan dasar dalam apa yang telah digolongkan sebagai salah satu negara paling korup di dunia.
Menurut parlemen setara dengan $ 227 miliar dana publik di Irak, eksportir minyak mentah terbesar kedua OPEC setelah Arab Saudi, telah hilang melalui perusahaan-perusahaan kerang.
(fath/arrahmah.com)
