LONDON (Arrahmah.id) -- Novel-novel karya penulis Irlandia Sally Rooney tidak lagi dipasok ke pasar Inggris setelah ia menyatakan dukungan kepada Palestine Action, kelompok pro-Palestina yang ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan undang-undang antiterorisme Inggris. Keputusan yang diumumkan penerbit Faber pada Rabu (14/10/2026) itu diambil bersama Rooney karena penerbit menilai aturan yang berlaku membuat pembayaran royalti kepada sang penulis berisiko menimbulkan persoalan hukum.
Dilansir NPR (16/10), Faber menyatakan tidak dapat meneruskan pendapatan dari penjualan buku Rooney di Inggris. Penerbit tersebut menilai menjual karya seorang penulis tanpa dapat menyerahkan penghasilannya merupakan situasi yang tidak dapat diterima.
Rooney (25) dikenal melalui novel Normal People, Conversations with Friends, Beautiful World, Where Are You?, dan Intermezzo. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada media, ia mengatakan pemenuhan kontrak penerbitan di Inggris berpotensi menjadi tindak pidana serius akibat dukungannya terhadap Palestine Action. Ia menegaskan telah terbuka mengenai keyakinan dan sikap politiknya serta siap menerima konsekuensinya.
Kontroversi ini berawal dari keputusan pemerintah Inggris pada Juli 2025 yang menetapkan Palestine Action sebagai organisasi terlarang berdasarkan undang-undang antiterorisme. Langkah itu diambil setelah anggota kelompok tersebut menerobos Pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) Brize Norton dan merusak dua pesawat.
Pemerintah Inggris menyebut kelompok itu terlibat dalam tindakan kriminal serius, sedangkan Palestine Action menyatakan aksinya ditujukan untuk mengganggu perusahaan dan lembaga yang dinilai mendukung industri militer 'Israel'.
Setelah pelarangan tersebut, Rooney menyatakan akan mengalihkan pendapatan dari penjualan buku dan adaptasi televisi karyanya untuk mendukung Palestine Action. Ia juga menyampaikan dukungannya dalam proses hukum yang menentang penetapan kelompok itu sebagai organisasi terlarang.
Menurut laporan Reuters dan Associated Press, persoalan tersebut memunculkan kekhawatiran hukum bagi penerbit karena pembayaran royalti berpotensi dianggap sebagai pemberian dukungan material kepada organisasi terlarang.
Meski pasokan baru dihentikan, buku-buku Rooney yang masih tersimpan di toko tidak otomatis harus ditarik. Asosiasi Penjual Buku Inggris menyatakan toko tetap dapat menjual stok yang sudah dimiliki. Namun, sejumlah toko buku kesulitan menambah persediaan karena pasokan dari penerbit dan distributor telah dihentikan.
Status hukum Palestine Action sendiri masih diperdebatkan. Pada Februari 2026, Pengadilan Tinggi Inggris menyatakan pelarangan kelompok tersebut tidak sah dan tidak proporsional, tetapi putusan itu dibatalkan oleh Pengadilan Banding pada Juni. Perkara tersebut dijadwalkan dibawa ke Mahkamah Agung Inggris pada November 2026. (hanoum/arrahmah.id)