(Arrahmah.id)-
PERNYATAAN SIKAP MAJELIS MUJAHIDIN MENYAMBUT KEMENANGAN MUJAHIDIN SURIAH MERUNTUHKAN REZIM DIKTATOR BASHAR ASSAD
BacaJuga
Alhamdulillah, setelah 14 tahun revolusi jihad melawan rezim diktator Suriah pimpinan Bashar Assad, dengan jumlah korban lebih dari 500 ribu warga negara, akhirnya Allah Azza wa Jalla membuka jalan kemenangan bagi rakyat Suriah. Ahad 7 Jumadil Akhir 1446 H/8 Desember 2024, hari kemenangan Mujahidin Suriah dan keruntuhan rezim diktator Bashar Assad.
Pemimpin Mujahidin Suriah Hai’ah Tahrir Asy Syam (HTS) Abu Muhamnad Al Julani mengeluarkan pernyataan damai kepada para pejuangnya di medan perang Damaskus serta para tentara rezim Suriah. Dilansir OGN News (8/12/2024):
“Abu Muhammad al Julani meminta para pejuangnya untuk bersikap penyayang, baik hati, dan lembut terhadap warga Suriah di kota-kota dan desa-desa dan meminta mereka rendah hati.Tak hanya itu, Jaulani pun melarang pasukannya membuka rumah/harta milik siapapun tanpa ijin pemiliknya. Siapa yang melanggar, akan dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.
MENIMBANG :
- Pembukaan UUD 1945 alinea pertama : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
-
Pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, 08 Desember 2024 tentang Suriah, “Setelah 14 tahun perang brutal dan jatuhnya rezim diktator, saat ini rakyat Suriah dapat memanfaatkan kesempatan bersejarah untuk membangun masa depan yang stabil dan damai. Masa depan Suriah adalah masalah yang harus ditentukan oleh warga Suriah, dan Utusan Khusus saya akan bekerja sama dengan mereka untuk mencapai tujuan itu. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan transisi politik yang tertib menuju lembaga-lembaga baru. Saya tegaskan kembali seruan saya untuk bersikap tenang dan menghindari kekerasan di masa yang sensitif ini, sembari melindungi hak-hak semua warga Suriah, tanpa perbedaan. Saya mencatat bahwa hak untuk tidak diganggu gugat atas tempat dan personel diplomatik dan konsuler harus dihormati dalam semua kasus sesuai dengan hukum internasional. Kita akan membutuhkan dukungan masyarakat internasional untuk memastikan bahwa setiap transisi politik bersifat inklusif dan menyeluruh dan memenuhi aspirasi sah rakyat Suriah, dalam segala keberagaman mereka. Kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas teritorial Suriah harus dipulihkan. PBB akan mengenang mereka yang telah menanggung beban konflik ini. Kami tetap berkomitmen untuk membantu warga Suriah membangun negara tempat rekonsiliasi, keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan menjadi kenyataan bersama bagi semua. Ini adalah jalan menuju perdamaian berkelanjutan di Suriah”. (https://news.un.org/en/story/2024/12/1157956).
-
Seruan Kemenlu RI bahwa “Krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui suatu proses transisi yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah.”
-
Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 32 (Qs. Al-Maidah 5:32) : “Kemudian Kami turunkan Syariah kepada Bani Israil, siapa saja yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena orang itu berbuat dosa, permusuhan dan kezaliman di muka bumi, maka sama halnya dengan membunuh semua manusia. Siapa saja yang menyelamatkan jiwa, maka sama halnya dengan menyelamatkan hidup semua manusia. Sungguh Rasulrasul Kami telah datang kepada Bani Israel membawa mukjizat-mukjizat sebagai bukti kebenarannya. Akan tetapi sebagian besar Bani Israil melanggar Syariah Allah di muka bumi”.
MENGINGAT :
- Situasi dan konstelasi sosial politik Dunia menghadapi perang berkepanjangan Rusia-Ukraina, solidaritas internasional terhadap genosida rakyat Palestina oleh Israel serta sikap tegas PBB dan Mahkamah Internasional terhadap kejahatan otoritas Israel yang melakukan agresi dan aneksasi terhadap rakyat Palestina menyadarkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihentikan.
-
Perlu kerjasama multilateral di PBB untuk memberikan kesempatan kepada seluruh bangsa di dunia mendapatkan kemerdekaannya dan membebaskan diri dari kezaliman penguasanya, sebagaimana yang dialami rakyat Suriah.
-
Seringkali terjadi negara-negara besar mempunyai kepentingan memperluas hegemoni politiknya melakukan intervensi, mengabaikan kedaulatan negara lain dan melanggar konvensi hukum humaniter dan HAM internasional.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan Pernyataan Sikap :
- Sudah saatnya para pemimpin negara yang berdedikasi untuk berfikir positif, sinergis dan kolaboratif. Bersatu Dalam Perbedaan Menuju Peradaban Mulia, melenyapkan dan mereduksi pertikaian dan permusuhan dengan melaksanakan gencatan senjata bagi daerah-daerah konflik untuk memulai duduk bersama melakukan perundingan damai sesuai dengan Konvensi Perdamaian Dunia, Statuta Mahkamah Internasional, Hukum humaniter dan HAM serta Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
-
Dunia Internasional supaya memberikan kesempatan kepada rakyat Suriah untuk menentukan nasib sendiri membangun kehidupan bangsa dan negaranya dengan aman dan damai sesuai seruan pemimpin-pemimpin Suriah setelah 14 tahun dalam situasi konflik di bawah rezim diktator dan otoriter.
-
Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif hendaknya mendorong pemerintah Indonesia untuk menyerukan dan membantu transisi damai di Suriah sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI, mendukung pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Yogyakarta, 8 Jumadil Akhir 1446/9 Desember 2024
Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin
M. Shobbarin Syakur/Ketum
Ahmad Isrofiel Mardlatillah, MA/Sekum
Menyetujui:
Drs. Muhammad Thalib/Amir Majelis Mujahidin
(ameera/arrahmah.id)
