(Arrahmah.id) – Di Jepang, negara yang konstitusinya menjamin kebebasan beragama dan menjunjung tinggi nilai “harmoni sosial”, kini justru muncul gelombang baru Islamofobia yang berkembang di platform media sosial “X”. Kampanye ini digerakkan oleh jaringan akun dan kelompok digital yang menyerukan pembatasan hijab, penolakan pembangunan masjid, hingga penghambatan penyediaan lahan pemakaman bagi Muslim.
Penelusuran Tim Al Jazeera terhadap percakapan yang berkembang di platform tersebut menunjukkan adanya kontradiksi mencolok dalam narasi kelompok sayap kanan Jepang. Mereka kerap mengusung slogan “melindungi konstitusi” dan “menjaga budaya Jepang”, namun pada saat yang sama mendorong sikap yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi itu sendiri.
Konstitusi Jepang, khususnya Pasal 20, secara tegas menjamin kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah, serta melarang campur tangan negara dalam urusan keagamaan. Namun, tuntutan untuk membatasi praktik dasar umat Islam secara hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran langsung terhadap hak-hak konstitusional tersebut.
Dalam laporan yang dirilis oleh tim peneliti menelusuri jaringan akun sayap kanan di platform “X” yang aktif menyebarkan ujaran kebencian dan Islamofobia terhadap segala bentuk ekspresi keislaman di Jepang.
Kampanye ini didorong dengan strategi terorganisir, memanfaatkan interaksi tinggi hingga puluhan ribu untuk memperluas jangkauan. Namun, penyebaran tersebut bukanlah fenomena spontan, melainkan hasil dari taktik sistematis yang memanfaatkan lingkaran digital tertutup untuk menggiring opini publik.
Dengan dukungan akun-akun berpengikut besar, narasi ini didorong ke permukaan hingga menjadi alat tekanan nyata terhadap kebijakan perusahaan dan pemerintah daerah.
Berdasarkan studi Profesor Hirofumi Tanada dari Universitas Waseda dan timnya, jumlah Muslim di Jepang mencapai sekitar 420 ribu orang hingga akhir 2024, atau sekitar 0,3 persen dari total populasi.
Kebangkitan Sayap Kanan Digital
Salah satu kelompok yang menonjol adalah “Netto Uyoku” (右翼ネット), yaitu kelompok sayap kanan digital yang muncul sejak awal tahun 2000-an. Awalnya, kelompok ini berfokus pada sentimen anti-Korea dan anti-China, namun kemudian mengalihkan targetnya kepada Muslim seiring meningkatnya jumlah tenaga kerja asing.
Kelompok ini juga melahirkan organisasi yang mencoba tampil lebih formal, seperti “Asosiasi Pemikiran Penanganan Islam dalam Kerangka Konstitusi Jepang”. Meski mengklaim sebagai lembaga kajian hukum, narasi yang mereka dorong kerap selaras dengan ide-ide eksklusif yang menolak integrasi Muslim ke dalam masyarakat Jepang.
Para aktivis digital ini bahkan menyebarkan peta dari Google yang menunjukkan lokasi masjid di Jepang, disertai narasi provokatif bahwa keberadaan masjid mengancam struktur sosial negara tersebut.
Tokoh Penggerak dan Mobilisasi Massa
Sejumlah politisi dan influencer memainkan peran penting dalam memperluas pengaruh kampanye ini. Mereka tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga mendorong aksi nyata di lapangan.
Salah satu tokoh yang menonjol adalah Shigeyuki Hozumi, yang mengklaim berperan dalam menggagalkan proyek pembangunan pemakaman Muslim di Prefektur Miyagi. Meskipun proyek tersebut telah dibatalkan pada September 2025, ia terus mengawasi agar tidak ada upaya baru untuk menghidupkannya kembali.
Nama lain yang muncul adalah Yosuke Kawai, anggota dewan kota Toda di Prefektur Saitama, yang secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap imigran asing demi menjaga “kemurnian etnis”.
Sementara itu, mantan kandidat parlemen Susumu Kikutake memimpin aksi protes terhadap pembangunan masjid di Kota Fujisawa, yang berhasil memicu ketegangan lokal setelah kampanye besar-besaran di media sosial.
Tokoh lain seperti Shunsuke Yamashita juga aktif mendorong penolakan terhadap pembangunan pemakaman Muslim di wilayahnya.
Mengemas Ketakutan dengan Narasi Baru
Alih-alih menyerang agama secara langsung, kelompok ini menggunakan pendekatan yang lebih halus dengan membungkus narasi mereka dalam istilah seperti “ketertiban umum” dan “keamanan masyarakat”.
Dalam isu pemakaman, misalnya, mereka menyebarkan klaim pseudoscience tentang pencemaran air tanah dan penyebaran penyakit, meskipun tidak didukung bukti ilmiah.
Dalam isu makanan halal, muncul tuduhan bahwa praktik tersebut terkait dengan pendanaan terorisme atau upaya “pemaksaan budaya”, yang menyebabkan beberapa perusahaan mundur akibat tekanan publik.
Adapun masjid sering digambarkan sebagai “pusat komunitas asing” yang dianggap dapat mengganggu harmoni sosial—sebuah narasi yang memanfaatkan nilai budaya Jepang untuk justru mendorong eksklusi.
Lingkungan Subur bagi Islamofobia
Ada dua faktor utama yang membuat narasi ini mudah berkembang. Pertama, minimnya pemahaman masyarakat Jepang tentang Islam, karena sebagian besar belum memiliki interaksi langsung dengan Muslim. Hal ini menciptakan ruang kosong yang mudah diisi oleh informasi keliru dan propaganda.
Kedua, budaya sosial Jepang yang cenderung menghindari konflik atau ketidaknyamanan. Akibatnya, individu, perusahaan, hingga pemerintah daerah sering memilih mundur dari perdebatan, alih-alih membela hak-hak minoritas.
Fenomena ini menunjukkan bahwa Islamofobia di Jepang bukan sekadar sikap individu ekstrem, melainkan hasil interaksi kompleks antara narasi global yang diimpor, karakter budaya lokal, dan kekosongan informasi. Dampaknya adalah munculnya ketegangan diam antara jaminan konstitusional dan realitas sosial yang kian terpolarisasi.
(Samirmusa/arrahmah.id)