1. Kerangka sistem dunia: perang yang lahir dari krisis, bukan sekadar konflik regional
Immanuel Wallerstein melihat dunia modern sebagai world-system kapitalis: satu sistem tunggal dengan pembagian kerja internasional, di mana negara-negara inti (core) mengekstraksi nilai dari pinggiran (periphery) dan semi-pinggiran (semi-periphery).
Berada di posisi core: AS, Eropa Barat, sekutu-sekutu utama (termasuk Israel sebagai “node” militer-politik di Timur Tengah). Sementara itu, yang berada di posisi semi-periphery: Iran, Turki, sebagian negara-negara besar Global South. Sedangkan di posisi periphery: banyak negara Arab dan Muslim yang bergantung pada ekspor komoditas dan impor keamanan.
Dalam kerangka ini, perang Iran–Israel/AS bukan “perang agama” atau “perang ideologi”, tetapi ekspresi krisis struktural sistem dunia kapitalis: perebutan hegemoni, jalur energi, dan kontrol atas ruang geostrategis Timur Tengah.
Wallerstein sejak lama berbicara tentang “rise and future demise of the world capitalist system”—bahwa sistem ini punya siklus hidup dan akan memasuki fase krisis terminal.
Perang yang “yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu” menggambarkan logika krisis ini. Biaya hegemoni bagi AS dan Israel makin mahal (militer, diplomatik, moral). Resistensi semi-periphery (Iran, dan potensi blok negara Islam non-monarki) makin terorganisir. Legitimasi moral core runtuh di mata publik global, terutama terkait genosida dan neo-holocaust terhadap Palestina.
Dengan bahasa Wallerstein, kita sedang menyaksikan bukan hanya konflik antar-negara, tetapi gejala dislokasi hegemoni dan kemungkinan lahirnya konfigurasi sistem dunia baru.
2. Theda Skocpol: kritik atas Wallerstein dan pelajaran untuk membaca Iran, Israel, dan negara-negara Arab
Dalam kritiknya terhadap Wallerstein, Theda Skocpol menekankan bahwa analisis sistem dunia sering terlalu “eksternal” dan kurang memberi bobot pada dinamika internal negara—revolusi, kelas, dan struktur negara itu sendiri.
Jika kita bawa Skocpol ke konteks Iran–Israel/AS, maka Iran tidak bisa dipahami hanya sebagai semi-periphery anti-hegemonik. Ia adalah negara yang lahir dari revolusi (1979), dengan struktur teokrasi yang menggabungkan ulama, Garda Revolusi, dan institusi elektoral yang terbatas.
Israel bukan sekadar “pos militer core di Timur Tengah”, tetapi juga negara dengan proyek kolonial-settler, struktur militer-sipil yang menyatu, dan dukungan finansial-politik yang masif dari AS.
Negara-negara Arab berada dalam posisi dilematis karena struktur internal mereka: monarki rentier, rezim otoriter, ketergantungan pada keamanan AS, dan ketakutan terhadap gelombang revolusi (baik Islamis maupun republik).
Skocpol mengingatkan bahwa negara adalah aktor dengan kepentingan dan kapasitas sendiri, bukan sekadar “efek” dari sistem dunia.
Jadi, ketika negara-negara Arab ragu berdiri bersama Iran, itu bukan hanya soal Sunni–Syiah, tetapi:
- Takut pada efek revolusioner Iran (model republik Islam yang bisa menginspirasi oposisi domestik).
- Ketergantungan struktural pada core (senjata, perlindungan, investasi).
- Kalkulasi regime survival: bagaimana tetap berkuasa di tengah tekanan rakyat yang marah pada Israel dan AS.
Di sini, dilema Arab adalah dilema rezim, bukan dilema umat. Dan itu yang membuat dukungan mereka terhadap Palestina selalu setengah hati.
3. Samir Amin: imperialisme, dunia kuno vs dunia kapitalis, dan posisi Palestina
Samir Amin membedakan ancient world-systems dengan modern capitalist world-system. Yang modern ditandai oleh ekspansi tanpa batas, akumulasi kapital, dan dominasi global yang terintegrasi.
Dalam kerangka Samir Amin:
- Israel–AS adalah ekspresi paling telanjang dari imperialisme tinggi, dengan Israel sebagai basis militer-politik untuk mengontrol Timur Tengah.
- AS sebagai pusat finansial, teknologi, dan militer yang menopang sistem.
- Palestina sebagai korban permanen dari proyek kolonial yang disahkan oleh logika kapitalisme global (tanah, air, jalur dagang, dan kontrol populasi).
Amin juga menekankan bahwa perlawanan di pinggiran sering kali melahirkan proyek alternatif—kadang sosialis, kadang Islamis, kadang nasionalis—yang mencoba keluar dari logika kapitalisme global, meski sering terjebak dalam kontradiksi internal.
Dalam konteks ini:
- Iran memposisikan diri sebagai pusat perlawanan anti-imperialis, tetapi terikat oleh struktur teokrasi dan ekonomi yang masih beroperasi dalam logika kapitalisme negara.
- Gerakan Palestina (Hamas, Jihad Islami, dan lain-lain) menggabungkan Islam politik, nasionalisme, dan resistensi bersenjata sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme.
Amin membantu kita melihat bahwa perang ini bukan “perang Timur vs Barat” secara kultural, tetapi perang antara proyek imperialisme kapitalis dan proyek-proyek alternatif yang belum matang—yang sebagian masih terjebak dalam bentuk-bentuk lama kekuasaan (teokrasi, militerisme, oligarki).
4. Iran: antara perlawanan anti-imperialis dan beban teokrasi
Di satu sisi, berdiri bersama Iran dalam konteks agresi Israel–AS bukan berarti menjadi Syiah, melainkan mengambil posisi anti-imperialis dan anti-genosida.
Dalam kerangka Wallerstein dan Amin, Iran adalah semi-periphery yang membangkang, mencoba menantang core dan membuka ruang bagi konfigurasi baru kekuatan dunia.
Namun, di sisi lain, sistem teokrasi Iran membawa kelemahan struktural:
- Legitimasi politik bergantung pada klaim religius, bukan kontrak sosial yang terbuka dan rasional.
- Ruang ijtihad politik dipersempit, karena kritik terhadap negara mudah disakralkan sebagai kritik terhadap agama.
- Fleksibilitas peradaban terbatas di mana sains, seni, dan kebebasan berpikir sering dibatasi oleh tafsir resmi.
Dalam bahasa Skocpol, struktur negara seperti ini membuat Iran sulit melakukan transformasi institusional yang dalam, meski punya energi revolusioner dan basis moral anti-imperialis.
Negara yang ingin memimpin peradaban baru tidak bisa terlalu kaku dalam bentuk teokrasi—karena peradaban menuntut kreativitas, pluralitas, dan kemampuan beradaptasi.
Jadi, Iran hari ini adalah paradoks:
- Simbol perlawanan terhadap Israel–AS.
- Sekaligus terbelenggu oleh bentuk negara yang membatasi potensi peradabannya sendiri.
5. Indonesia, BoP, dan “kefasikan politik” dalam sistem dunia
Posisi Indonesia sebagai anggota BoP (Board of Peace yang saya menyebutnya sebagai Band of Peace / gerombolan perdamaian atau forum sejenis yang dipersepsikan dekat dengan AS/Israel) menempatkannya dalam sorotan warganet dan dunia internasional.
Di satu sisi, Indonesia punya sejarah panjang dukungan terhadap Palestina. Di sisi lain, kebijakan luar negeri praktis sering tampak lunak, ambigu, atau bahkan kontradiktif.
Dalam kacamata Wallerstein, Indonesia adalah semi-periphery yang berusaha naik kelas, tetapi masih sangat tergantung pada investasi, pasar, dan keamanan yang dikendalikan core.
Bergabung dengan Gerombolan Perdamaian atau terlalu akomodatif pada inisiatif yang memberi ruang legitimasi pada Israel/AS bisa dibaca sebagai upaya menjaga akses ke sistem, meski harus mengorbankan konsistensi moral.
Di sinilah muncul istilah “kefasikan politik”:
- Mendukung atau menormalisasi Israel/AS—secara langsung maupun melalui forum-forum yang memutihkan kejahatan mereka—adalah bentuk kezaliman politik yang nyata.
- Sementara itu, berdiri bersama Iran bukan berarti menjadi Syiah, tetapi memilih posisi anti-penjajahan dan anti-genosida.
BoP, dalam perspektif ini, bukan sekadar “fasilitasi dialog”, tetapi bisa menjadi mekanisme normalisasi hegemoni: memberi wajah damai pada sistem yang tetap mempertahankan struktur penindasan terhadap Palestina.
Apa pun cover programnya, ia sulit menutupi “kebusukan politik” Israel yang selama puluhan tahun menjalankan kolonialisme, apartheid, dan genosida terhadap rakyat Palestina.
6. Palestina merdeka, republik Islam, dan krisis dua sistem: teokrasi dan demokrasi kapitalis
Gagasan bahwa Palestina kelak akan merdeka sebagai Republik Islam ketiga (setelah Suriah dan Afghanistan) membuka pertanyaan besar tentang masa depan bentuk negara di dunia Muslim.
Teokrasi (model Iran) menunjukkan keterbatasan:
- Kaku
- Sulit beradaptasi
- Rawan mengorbankan kebebasan atas nama sakralitas negara
Demokrasi liberal kapitalis (model Barat) juga menunjukkan kebangkrutan moral: membiarkan, bahkan mendukung, genosida dan kolonialisme ketika menyangkut kepentingan ekonomi dan geopolitik.
Perang Iran–Israel/AS dan tragedi Palestina memperlihatkan bahwa dua model besar ini sama-sama gagal:
- Teokrasi gagal menjamin keadilan, kreativitas, dan fleksibilitas peradaban.
- Demokrasi kapitalis gagal menjaga kemanusiaan ketika berhadapan dengan logika modal dan hegemoni.
Di sinilah muncul tawaran nomokrasi—sistem yang menempatkan hukum (nomos) sebagai pusat, bukan kedaulatan Tuhan yang dimonopoli ulama, dan bukan kedaulatan rakyat yang disandera modal.
Nomokrasi yang dimaksud bisa dibaca sebagai:
- Negara hukum yang transenden dan rasional: hukum berakar pada nilai-nilai ilahiah dan moral universal, tetapi dioperasionalkan melalui mekanisme rasional, terbuka, dan dapat dikritik.
- Kedaulatan hukum, bukan kedaulatan penguasa: baik penguasa religius maupun penguasa kapital tidak boleh berada di atas hukum.
- Hukum dapat berkembang secara fleksibel dan evolutif mengikuti ilmu pengetahuan, kebutuhan sosial, dan dinamika zaman, tanpa kehilangan fondasi etiknya.
Jika Palestina merdeka sebagai republik Islam yang cenderung nomokratis—bukan teokratis, ia bisa menjadi laboratorium politik baru untuk:
- Menunjukkan bahwa Islam tidak identik dengan teokrasi.
- Menawarkan alternatif atas demokrasi kapitalis yang hipokrit.
- Menjadi simbol bahwa perlawanan terhadap imperialisme bisa melahirkan bentuk negara yang lebih adil dan manusiawi.
7. Penutup: dari kefasikan politik ke etika nomokrasi
Perang Iran–Israel/AS, dilema negara-negara Arab, dan posisi Indonesia di tengah BoP memperlihatkan satu hal: kita sedang hidup di masa krisis sistem dunia.
Wallerstein menyebutnya sebagai fase di mana sistem kapitalis global menuju “demise”. Amin menyebutnya sebagai krisis imperialisme. Skocpol mengingatkan bahwa perubahan besar selalu melibatkan negara, kelas, dan revolusi yang konkret, bukan hanya pergeseran struktur global.
Dalam situasi ini, netralitas adalah ilusi.
Mendukung Israel dan AS—secara langsung atau melalui forum yang memutihkan kejahatan mereka—adalah bentuk kefasikan politik.
Berdiri bersama Palestina dan, sejauh tertentu, bersama Iran dalam isu anti-imperialisme adalah tuntutan etis, meski kita tetap kritis terhadap teokrasi Iran.
Masa depan mungkin akan menyaksikan:
- Kebangkrutan moral dan politik AS–Israel di mata dunia.
- Kebangkitan negara-negara Islam non-monarki yang mencari bentuk baru di luar teokrasi dan demokrasi kapitalis.
- Lahirnya eksperimen nomokrasi, di mana hukum yang adil, transenden, dan rasional menjadi pusat peradaban.
Di titik itu, Palestina merdeka bukan hanya kemenangan satu bangsa, tetapi tanda bahwa sistem dunia lama sedang runtuh, dan manusia sedang mencari rumah politik baru—di luar teokrasi yang beku dan demokrasi kapitalis yang munafik.
Di tengah dunia yang terbakar, memilih berpihak bukan lagi soal ideologi, tetapi soal kemanusiaan—dan di situlah nomokrasi menemukan maknanya. []
(*/arrahmah.id)