GAZA (Arrahmah.id) -- Kelompok bersenjata anti-Hamas yang dikenal sebagai “Popular Forces” dilaporkan semakin berkembang dan memperluas pengaruhnya di Jalur Gaza, memicu kekhawatiran munculnya konflik internal baru di tengah perang berkepanjangan Palestina-Israel.
Kelompok tersebut disebut aktif melakukan operasi terhadap Hamas di sejumlah wilayah Gaza dengan dukungan logistik dan keamanan dari 'Israel'. Dalam beberapa bulan terakhir, Popular Forces dilaporkan memperbesar jumlah personel, memperluas wilayah operasi, dan membentuk aliansi dengan kelompok bersenjata lokal lain yang menentang dominasi Hamas.
Dilansir The Times of Israel (15/5/2026) dan sejumlah analis keamanan kawasan, kelompok ini dipimpin figur seperti Yasser Abu Shabab dan Ghassan Duhine, serta beroperasi terutama di Rafah, Khan Younis, hingga Gaza utara.
“Kami menghancurkan infrastruktur Hamas dan mengambil alih wilayah yang sebelumnya mereka kuasai,” ujar pemimpin milisi Popular Forces, Ghassan Duhine, sebagaimana dikutip The Times of Israel.
Laporan ACLED menyebut sedikitnya lima kelompok anti-Hamas kini aktif di Gaza dan semakin agresif sejak gencatan senjata Oktober 2025. Kelompok-kelompok tersebut terlibat dalam lebih dari 40 insiden kekerasan yang menewaskan puluhan orang.
Sementara itu, Hamas menuduh kelompok-kelompok tersebut sebagai “kolaborator Israel” dan telah beberapa kali bentrok langsung dengan mereka di wilayah Khan Younis dan Rafah. Reuters melaporkan bentrokan antara Hamas dan milisi dukungan 'Israel' meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Beberapa analis menyebut kemunculan Popular Forces menunjukkan fragmentasi kekuatan di Gaza setelah perang panjang melemahkan kontrol Hamas di sejumlah area. Namun kelompok itu juga menuai kontroversi karena dituding memiliki hubungan dengan unsur kriminal.
Menurut laporan Reuters dan The Guardian, 'Israel' disebut melihat kelompok anti-Hamas sebagai alat untuk mengurangi dominasi Hamas tanpa harus melakukan pendudukan penuh Gaza pascaperang.
Meski Popular Forces berkembang secara militer, sejumlah pengamat menilai kelompok tersebut belum memiliki legitimasi sosial luas di Gaza karena kedekatannya dengan Israel. Namun keberadaan mereka dinilai dapat mengubah peta kekuatan politik dan keamanan Palestina jika konflik terus berlangsung. (hanoum/arrahmah.id)