WASHINGTON (Arrahmah.id) – Meskipun pemerintahan baru Suriah telah mengirimkan pesan positif dan memberikan jaminan setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad—dan mendapat respons positif di tingkat regional serta Eropa—sikap Amerika Serikat tetap tidak jelas dan kabur terhadap situasi baru di Suriah. Pernyataan dari para pejabat Amerika yang jarang muncul menunjukkan ketidaktegasan dalam menentukan sikap terhadap pemerintahan Damaskus yang tengah mengamati dengan hati-hati sinyal dan pernyataan dari Washington. Ada kekhawatiran bahwa sikap samar ini merupakan awal dari kebijakan tekanan atau tawar-menawar regional yang terkait dengan posisi geopolitik Suriah serta hubungannya dengan sekutu dan musuh Amerika di kawasan.
Apa yang menjadi alasan di balik pendekatan Amerika terhadap pemerintahan Damaskus? Apakah ini sekadar kehati-hatian strategis, atau ada pertimbangan lain yang mempengaruhi kebijakan Amerika terhadap Suriah dalam fase yang menentukan ini?
BacaJuga
Washington Bersikap Hati-Hati
Sejumlah pengamat menilai bahwa keberadaan Hai’ah Tahrir asy-Syam—yang masuk dalam daftar organisasi teroris Amerika—dan kepemimpinan Ahmad Asy-Syaraa dalam pemerintahan baru Suriah memainkan peran penting dalam ketidaktegasan Washington terhadap Damaskus. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Amerika, Marco Rubio, dalam kunjungannya baru-baru ini ke “Israel”, ketika ia menyatakan, “Jatuhnya Assad adalah perkembangan yang menjanjikan dan penting, tetapi menggantikan kekuatan yang mengacaukan stabilitas dengan kekuatan lain yang serupa bukanlah perkembangan yang positif.”
Sebelumnya, dalam Konferensi Paris tentang Suriah pada pertengahan Februari lalu, Amerika Serikat menolak menandatangani deklarasi yang ditandatangani oleh semua peserta lainnya. Menurut para pengamat, alasan di balik keputusan ini adalah keberatan Washington terhadap Hai’ah Tahrir asy-Syam dan badan-badan yang terbentuk setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad.
Selain itu, menurut peneliti dari Markaz al-Hiwar lil-Abhats wa ad-Dirasat di Washington, Ammar Jalu, terdapat banyak tokoh dalam pemerintahan Donald Trump yang menentang gerakan Islam politik, khususnya yang berhaluan jihad.
Dalam konteks yang sama, akademisi Bakar Ghabis, yang mengepalai organisasi Muwathinun min Ajl Amrika Aminah, menjelaskan kepada Al Jazeera Net bahwa berurusan dengan negara yang dipimpin oleh kelompok yang masuk dalam daftar teroris adalah hal yang kompleks dan membutuhkan prosedur hukum serta politik, selain juga konsultasi dengan sekutu Amerika di kawasan.
Delegasi pertama Amerika yang mengunjungi Damaskus setelah jatuhnya rezim Assad pada 20 Desember lalu dipimpin oleh Barbara Leaf, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika untuk Urusan Timur Tengah. Saat itu, ia mengumumkan bahwa Washington telah membatalkan hadiah uang sebesar 10 juta dolar yang sebelumnya ditawarkan untuk menangkap Asy-Syaraa.
Diplomasi Tidak Langsung
Sikap hati-hati Amerika terhadap pemerintahan baru Suriah juga terlihat dari strategi diplomasi tidak langsung yang diterapkannya. Amerika mengelola hubungannya dengan Damaskus melalui sekutu utama di kawasan, yang memiliki hubungan kuat dengan pemerintahan baru di Suriah.
Pendekatan ini mencerminkan keinginan Washington untuk mempertahankan pengaruhnya di Suriah tanpa memberikan pengakuan resmi atau mengambil sikap tegas terhadap pemerintah Damaskus. Ini sejalan dengan strategi Amerika yang berusaha mengurangi keterlibatan langsungnya dalam krisis Timur Tengah dengan mengandalkan mitra regional untuk mencapai kepentingannya.
Peneliti yang mengkhususkan diri dalam urusan Amerika, Husain ad-Dik, mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah menyerahkan urusan Suriah kepada sekutu internasional dan regionalnya, seperti Uni Eropa, serta Turki sebagai anggota NATO. Selain itu, ada pula peran dari negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, serta Qatar, yang memiliki hubungan kuat dengan pemerintahan baru Suriah sekaligus menjalin diplomasi yang baik dengan Amerika Serikat.
Sebagai contoh dari pendekatan tidak langsung ini, ad-Dik menyoroti perjanjian yang ditandatangani antara Qasad (Quwat Suriah ad-Dimuqrathiyyah) dan pemerintahan baru Suriah pada 11 Maret lalu. Perjanjian tersebut terjadi berkat tekanan Amerika terhadap Qasad agar bergabung dengan pemerintah Damaskus.
Di sisi lain, Ammar Jalu menunjukkan bahwa ada komunikasi keamanan dan militer tersembunyi antara Washington dan Damaskus, yang terlihat dari kegagalan beberapa operasi teror yang bertujuan memicu perang saudara, seperti percobaan pengeboman Maqam as-Sayyidah Zainab di Damaskus, serta serangan koalisi terhadap tokoh-tokoh jihad di Idlib baru-baru ini.
Faktor Waktu dan Prioritas
Jatuhnya rezim Suriah dan naiknya pemerintahan baru bertepatan dengan akhir masa pemerintahan Joe Biden dan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Pergantian ini, serta perkembangan cepat di lapangan Suriah, tidak memberi cukup waktu bagi pemerintahan Trump untuk menyusun visi strategis yang jelas mengenai Suriah. Sebaliknya, pemerintahan baru lebih fokus pada prioritas domestik dan internasional lainnya, yang membuat isu Suriah tampak kurang penting bagi Gedung Putih.
Politisi Suriah yang berbasis di Amerika, Ayman Abdul Nur, menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada pejabat yang ditunjuk untuk menangani masalah Suriah di Departemen Luar Negeri Amerika. Yang telah ditunjuk hanyalah Direktur Kantor Suriah di Gedung Putih dan Tim Timur Tengah di Dewan Keamanan Nasional.
Dalam konteks yang sama, akademisi Ghabis menambahkan bahwa kejatuhan Assad merupakan kejadian besar dan mengejutkan, yang terjadi di antara dua masa pemerintahan Amerika. Hal ini berkontribusi pada absennya visi yang jelas dalam menangani realitas baru di Suriah, terutama dengan adanya tantangan lain seperti krisis Ukraina dan kebijakan Amerika terhadap negara-negara Amerika Selatan.
Hubungan dengan “Israel”
Sejak kejatuhan Assad, “Israel” berupaya menjadikan Suriah sebagai negara yang lemah dan terpecah, tanpa kapasitas militer atau pertahanan yang signifikan. Upaya ini tercermin dalam serangan udara terhadap gudang senjata dan pangkalan militer sejak hari pertama jatuhnya rezim Assad, serta invasi darat dan pendudukan di zona penyangga.
Para pengamat berpendapat bahwa “Israel” memiliki peran dalam membentuk kebijakan Amerika terhadap pemerintahan baru Suriah. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap bentuk keterbukaan Amerika terhadap Damaskus tidak bertentangan dengan kepentingan keamanan dan strategis “Israel” di kawasan.
Menurut Ammar Jalu, tekanan dari “Israel” bertujuan untuk memperlambat keterbukaan Amerika terhadap Damaskus agar Suriah tetap lemah dan terfragmentasi. Selain itu, tekanan ini juga bertujuan untuk mendorong Damaskus ke meja perundingan dengan persyaratan yang menguntungkan “Israel”.
Utusan khusus Presiden Amerika untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dalam wawancara dengan Tucker Carlson, mengatakan bahwa normalisasi antara “Israel” dan Suriah kini menjadi kemungkinan nyata setelah Suriah keluar dari pengaruh Iran.
Sementara itu, pemerintahan baru Damaskus terus berusaha memperbaiki hubungan dengan Washington guna mengurangi tekanan, termasuk mencabut sanksi ketat, menyelesaikan masalah di timur laut Suriah, serta menghapus status Hai’ah Tahrir asy-Syam dari daftar teroris Amerika dan PBB. Hal-hal ini menjadi faktor utama yang dapat menentukan hubungan antara Damaskus dan Washington ke depannya.
Al Jazeera.
(Samirmusa/arrahmah.id)
