EDINBURGH (Arrahmah.id) -- Parlemen Skotlandia menolak seruan partai Reform UK agar pemerintah Skotlandia mengkaji pembatasan penutup wajah penuh di ruang publik, termasuk niqab dan burqa, dalam pemungutan suara di Holyrood pada Rabu (4/11/2026). Para anggota parlemen mendukung amandemen pemerintah dengan suara 92 berbanding 15, dan delapan abstain. Amandemen itu menyatakan bukan tugas parlemen mengatur apa yang dikenakan perempuan.
Dilansir STV News/PA Media (4/11/2026), Reform UK mengajukan mosi agar pemerintah Skotlandia mengkaji pembatasan penutup wajah di tempat umum, dengan alasan dapat meningkatkan “keselamatan publik, kebebasan individu, dan kohesi komunitas”.
Amandemen pemerintah juga menyerukan para anggota parlemen memberi teladan dengan menolak bahasa dan tindakan yang memecah komunitas Skotlandia, baik langsung maupun daring. Perdebatan itu memicu kontroversi di Holyrood. Menteri Utama John Swinney menuduh Reform membawa rasisme ke parlemen.
Anggota parlemen Reform yang mengajukan mosi, Helen McDade, menyatakan penutup wajah sudah dilarang di sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, Belgia, Denmark, Jerman, dan Italia. Ia menyebut warga melihat video pria bertopeng di Glasgow yang menimbulkan “ketakutan dan kekacauan”, dan mengaku bahwa tanpa unsur pidana pun banyak orang bisa merasa takut di sekitar orang yang wajahnya tak terlihat. Rekannya, Thomas Kerr, menyatakan baik balaclava maupun burqa harus dilarang dan keduanya tidak punya tempat di Skotlandia modern.
Sejumlah partai menolak. Menteri Keamanan Masyarakat Siobhian Oswald menyebut mosi itu sengaja memecah belah, rasis, dan Islamofobia, serta mengkritik Reform karena menyebut pakaian sebagian perempuan Muslim tanpa menyebut balaclava dalam mosinya. Reform menolak dituding rasis dalam sumber yang saya baca tidak ada tanggapan balasan terpisah selain pernyataan McDade dan Kerr.
Politikus Partai Hijau, Maggie Chapman, menyebut mosi itu menyasar perempuan dengan latar budaya dan agama tertentu, dan menilai tidak ada bukti yang mengaitkan penutup wajah keagamaan dengan kejahatan. Pauline McNeill dari Partai Buruh menyatakan partainya tidak mendukung larangan burqa, tetapi mendukung kewenangan polisi terhadap orang yang memakai penutup wajah untuk mengintimidasi.
Politikus Konservatif Stephen Kerr menyatakan sebagian warga Skotlandia merasa takut terhadap orang yang menutupi wajah, dan polisi belum punya cukup kewenangan menindak pelaku kriminal yang menutup wajah. Amandemennya, menurutnya, berfokus pada kaitan penutup wajah dan kejahatan serta tidak menyebut niqab atau burqa. (hanoum/arrahmah.id)