Baru-baru ini Indonesia dikejutkan oleh tragedi kecelakaan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur yang menewaskan 16 orang serta menyebabkan 90 orang luka-luka. (BBC News, 28/4/2026)
Insiden tersebut menyebabkan kerusakan parah pada gerbong kereta dan menghantam satu unit taksi listrik milik Green SM Indonesia di area sekitar lokasi. Peristiwa ini telah memakan puluhan korban jiwa dan menjadi alarm keras yang merobek rasa aman jutaan penumpang yang setiap hari menggantungkan hidup pada transportasi rel.
Di tengah sistem tata kota yang padat, para pekerja dipaksa mencari efisiensi sebagai solusi mobilitas harian. Beberapa alasan mendasar masyarakat memilih kereta api adalah efisiensi waktu, efisiensi biaya, serta faktor psikologis dan produktivitas. Namun, meningkatnya jumlah pengguna harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan, keamanan, dan kenyamanan agar aspek keselamatan tetap terjaga.
Meskipun teknologi transportasi terus berkembang, kecelakaan ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar, seperti kegagalan sistem persinyalan dan komunikasi. Pertemuan dua kereta di jalur yang sama pada waktu bersamaan mengindikasikan adanya kegagalan sistem (system failure) atau human error yang fatal di pusat kendali.
Dalam sistem kapitalisme saat ini, jika kecelakaan disebabkan oleh kegagalan sistem, perusahaan cenderung menuntut vendor penyedia teknologi demi melindungi aset dan kepentingan finansial perusahaan agar bisnis tetap berjalan. Sementara itu, nyawa manusia sering kali dihargai berdasarkan nominal tertentu yang ditetapkan undang-undang melalui uang santunan sebagai bentuk kompensasi terhadap korban kecelakaan.
Di sisi lain, pembaruan teknologi keselamatan yang membutuhkan biaya besar kerap ditunda karena dianggap tidak menguntungkan secara finansial dalam jangka pendek. Solusi yang ditawarkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, misalnya, adalah memindahkan gerbong khusus wanita dari posisi ujung kereta ke bagian tengah dengan alasan keamanan. Namun, solusi semacam ini dinilai dangkal karena tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya dihadapi rakyat. Alih-alih menghadirkan rasa aman, solusi tersebut justru terkesan hanya memindahkan potensi korban.
Padahal, dalam Islam, peran negara sangat penting untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan rakyat, terutama dalam layanan transportasi umum yang digunakan masyarakat luas. Tidak ada kepentingan pribadi yang diutamakan, melainkan semata-mata demi kemaslahatan umat.
Dalam Islam, pemimpin negara adalah penanggung jawab utama atas keselamatan warga. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:
“Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari)
Negara bukan sekadar regulator, tetapi juga penjamin keamanan rakyat. Jika infrastruktur buruk dan membahayakan masyarakat, pemimpinlah yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, operasional jalur yang terdeteksi bermasalah harus dihentikan tanpa mempertimbangkan kerugian finansial jangka pendek demi menyelamatkan nyawa manusia.
Pembangunan infrastruktur oleh negara harus mengutamakan keselamatan umat sebagai bentuk tanggung jawab besar seorang pemimpin. Negara wajib menyediakan sarana dengan kualitas terbaik karena fungsi utamanya adalah melayani (ri’ayah), bukan mencari keuntungan.
Umar bin Khattab pernah berkata:
“Demi Allah, seandainya ada seekor keledai terperosok di Irak, niscaya aku sangat takut Allah akan menanyakan hal itu kepadaku: mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya, wahai Umar?”
Sistem Islam mengintegrasikan kecanggihan teknologi sebagai bentuk ikhtiar dengan ketegasan hukum syariat dan ketakwaan individu. Islam memandang nyawa satu manusia sangat berharga, bahkan seakan setara dengan nyawa seluruh umat manusia. Karena itu, setiap aspek keselamatan transportasi akan dijaga dengan tingkat kewaspadaan maksimal. Wallahu a‘lam bis shawwab.