TEL AVIV (Arrahmah.id) -- Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu meminta aparat keamanan dan kejaksaan mengidentifikasi serta memproses hukum tentara dan perwira yang memberikan kesaksian dalam film dokumenter investigasi NAZA, yang mengungkap dugaan pembunuhan massal warga sipil Palestina di Gaza. Permintaan itu disampaikan melalui surat kepada Kepala Staf Militer 'Israel' Eyal Zamir, Kepala Shin Bet David Zini, dan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency (13/10/2026).
Dalam surat tersebut, Netanyahu menuduh para narasumber melakukan pelanggaran serius terhadap keamanan informasi, pencemaran nama baik secara pidana, serta merugikan kepentingan diplomatik dan keamanan 'Israel'. Ia juga menyebut film tersebut menyajikan narasi yang menurutnya palsu, menyesatkan, dan bias. Netanyahu meminta agar identitas para narasumber yang tampil secara anonim diungkap dan dugaan pelanggaran mereka diselidiki.
Film NAZA diproduksi oleh The Guardian dan disutradarai Yuval Abraham serta Rachel Szor. Dokumenter itu memuat kesaksian 24 personel militer dan intelijen Israel mengenai prosedur penentuan sasaran serangan selama perang di Gaza, termasuk penggunaan sistem pengawasan dan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI). Sejumlah narasumber mengklaim bahwa sistem tersebut membantu mengidentifikasi target serangan meskipun operasi yang dilakukan berisiko menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar.
Judul film tersebut merujuk pada istilah yang digunakan dalam lingkungan intelijen militer 'Israel' untuk memperkirakan jumlah korban sipil yang mungkin timbul dalam suatu serangan udara. Berdasarkan kesaksian para narasumber, film itu mempertanyakan bagaimana perkiraan korban sipil dipertimbangkan ketika sasaran militer dipilih dan serangan disetujui. Para pembuat film menyatakan bahwa dokumenter tersebut disusun melalui proses verifikasi, termasuk pemeriksaan dokumen rahasia yang bocor, penelusuran serangan tertentu, dan pencocokan kesaksian dengan sumber lain. The Guardian juga menyebut timnya telah mewawancarai lebih dari 100 orang yang mengetahui sistem militer 'Israel' selama perang di Gaza.
Militer 'Israel' menolak gambaran operasi militernya dalam dokumenter tersebut. Dalam pernyataan sebelumnya, militer menyebut film itu mengandung kesalahan faktual dan memberikan gambaran yang menyesatkan mengenai proses penentuan sasaran. Militer juga menegaskan bahwa AI tidak secara mandiri menentukan sasaran serangan; proses identifikasi target dan keputusan menyerang, menurut pihak militer, tetap berada di tangan personel intelijen dan komandan yang berwenang. Dengan demikian, tuduhan yang disampaikan narasumber dalam film masih diperselisihkan oleh pihak 'Israel'.
Permintaan Netanyahu muncul setelah NAZA memperoleh Penghargaan Khusus Juri dalam Festival Film Venesia pada September 2026. Film tersebut memicu kontroversi politik di 'Israel'. Menteri Kebudayaan Miki Zohar sebelumnya mengecam dokumenter itu dan meminta agar kemungkinan pencabutan kewarganegaraan para pembuatnya dipertimbangkan. Di sisi lain, puluhan organisasi hak asasi manusia 'Israel' dilaporkan menyatakan dukungan kepada para pembuat film dan mengecam tekanan terhadap mereka.
Menurut laporan Anadolu Agency, Kepala Staf Militer Eyal Zamir juga telah meminta sejumlah unit militer menyelidiki identitas dan status para narasumber, termasuk apakah mereka masih bertugas aktif atau merupakan personel cadangan. Jaksa Militer Utama 'Israel' Itai Offir menyatakan bahwa penuntutan pidana memerlukan bukti pelanggaran keamanan informasi atau pembocoran materi rahasia. Sanksi disipliner melalui rantai komando masih mungkin dijatuhkan apabila ditemukan pelanggaran perintah militer. (hanoum/arrahmah.id)